JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Kementerian PAN-RB untuk meninjau kembali hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus.

Pasalnya, 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk alih status menjadi ASN tersebut adalah pegawai-pegawai yang telah dikenal memiliki integritas dan nasionalisme yang tinggi.

Syarief Hasan menilai, pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN.

“Mereka telah lama mengabdi di KPK dan telah banyak melakukan gebrakan. Harusnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan di samping TWK”, ungkapnya.

Apalagi, berdasarkan pernyataan dari beberapa pegawai KPK bahwa TWK tersebut sarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari substansi wawasan kebangsaan.

“Harusnya, TWK itu memuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan yang dipahami secara universal, bukan memberikan pertanyaan yang bahkan menjurus pada pertanyaan privasi,” ungkap Syarief.

Syarief Hasan menilai, KPK sebagai lembaga yang berfokus memberantas kasus-kasus korupsi harus dikuatkan.

“Pemerintah harus memastikan bahwa KPK harus dikuatkan dari masa ke masa, bukan malah semakin memprihatinkan dengan berbagai kejadian beberapa waktu belakangan.”, tegas Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menegaskan, KPK adalah lembaga yang lahir dari rahim reformasi untuk mewujudkan good governance di Indonesia.

“Reformasi sebagai pintu masuk dari berbagai perubahan-perubahan untuk mewujudkan good governance di Indonesia telah melahirkan KPK sehingga tugas kita untuk menguatkan dari masa ke masa”, ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.

“Presiden Jokowi harus memastikan bahwa 75 pegawai KPK tersebut tidak dipecat ataupun dikeluarkan dari KPK hanya karena dinyatakan tidak lulus TWK dengan pertanyaan yang tidak menggambarkan wawasan kebangsaan.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menegaskan bahwa Partai Demokrat akan setia mengawal dan menguatkan KPK sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Kami di Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan KPK, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Pemerintahan SBY. Kami akan setia bersama suara dan aspirasi rakyat Indonesia.”, tutup Syarief Hasan.**