Belum lama berselang (5/10/2023) bertempat di Balai Serindit, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meluncurkan program yang diberi nama Pendidikan Riau Unggul. Selain diikuti pemangku kepentingan yakni Pemerintah Kabupaten/Kota dan lain-lain, turut disaksikan ratusan siswa dari berbagai SMA di Riau secara virtual. Dalam acara, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan Menengah yang kemudian diiringi pengenalan pembelajaran berbasis Artificial Intelligence (AI) yang akan diuji coba di Riau. Sejumlah siswa dan guru mulai diperkenalkan dan dilatih menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis AI.

Gubri dalam pidatonya berkata pentingnya para guru dan siswa memahami AI. Sebab di masa mendatang, AI bagian terpenting dalam kehidupan global. Dikutip dari media, bentuk penerapan AI dalam program Pendidikan Riau Unggul lebih kepada konten pembelajaran atau bahan ajar. Sistem pembelajaran ini telah disusun melalui standarisasi oleh guru-guru inti yang berpengalaman. Materi ajar juga bisa diintegrasikan dengan berbagai aspek termasuk pembelajaran nilai-nilai budaya Melayu. Lewat AI, lanjut Gubri, siswa bisa belajar dari mana saja: rumah, taman, kafe dan sebagainya. Tidak hanya mengetahui pengetahuan siswa secara otomatis, AI juga dapat menilai karakter siswa, seperti kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian.

Kami di DPRD Provinsi Riau khususnya Komisi 5 yang membidangi pendidikan sangat mengapresiasi terobosan di atas. Narasinya sudah tepat. Terlebih menimbang bonus demografi, yang mana warga usia muda mendominasi. Sebuah kerugian jika generasi muda tidak dipersiapkan sejak dini untuk menguasai teknologi dan softskill. Boleh dibilang di bawah kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar, Pemprov Riau menaruh perhatian istimewa terhadap perkembangan teknologi. Buahnya, Riau meraih penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik I wilayah Sumatera dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2023.

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kepada Gubri Syamsuar. Dalam agenda tersebut, Ketua Satuan Petugas (Satgas) TP2DD Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya sinergitas inovasi, inisiatif, dan penguatan kebijakan untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi dalam kurun waktu 2022-2023. Terdapat sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah, antara lain: Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) dan Kartu Kredit Pemerintah. Selain itu, penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja Pemda, dan penguatan regulasi local taxing power.

Prioritas

Tanpa bermaksud mendiskreditkan dan memojokkan inovasi kebijakan yang telah dilahirkan, begitu banyak program bertajuk teknologi yang diluncurkan namun sayang tak berjalan optimal. Penyebabnya kegiatan yang dimunculkan tidak berbasis skala prioritas. Disamping itu program juga lebih mengarah ke sisi konsumtif daripada produktif. Kembali membahas program Pendidikan Riau Unggul dengan penerapan AI, secara konsep berfokus pada konten pembelajaran.

Kalau dibandingkan di negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura, justru siswa jadi episentrum. Bukan semata pengguna tapi menghasilkan program berbasis AI yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia. Ini bedanya antara perspektif produktif dan konsumtif. Pemerintah di negara tetangga dan negara maju memastikan sarana pendukung terpenuhi.

Di kita memang program yang ditaja berembel-embel teknologi. Namun condong berorientasi pengadaan barang dan jasa semata. Sementara output dan indikator yang ingin dicapai tidak jelas. Kita ingin sudut pandang produktif. Bermakna Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana atau tools. Sehingga membuka ruang bagi siswa menggunakannya untuk berkreasi, berinovasi dan menghasilkan sesuatu yang bernilai.

Nah di Riau di sini akar masalahnya. Sebelum bicara penerapan AI di lingkungan sekolah, sudahkah ditengok dan dipastikan pemenuhan fasilitas di sekolah? Semisal laboratorium komputer, jaringan atau ruang praktik IT. Setidaknya separoh dari total sekolah menengah. Jangan sampai program yang dibuat malah memperlebar gap dan ketimpangan kualitas antara sekolah. Akhirnya sekolah di perkotaan yang secara sarana sudah lengkap tambah maju, yang di pelosok makin tertinggal dan terpojok.

Di luar fasilitas sekolah, tersebut pula faktor penghambat utama mulai dukungan dan keteraksesan jaringan internet hingga hal paling substansial bicara energi. Menyoal jaringan internet sudah terwakili saat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menghadiri diskusi publik di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Agustus lalu. Dalam momen itu, banyak Kepala Desa (Kades) di Riau mengeluhkan keterbatasan jaringan Internet. Bahkan wilayah mereka masuk kawasan blankspot.

Kekurangan barusan bukan kabar mengejutkan. Mengacu ke pengalaman selama pandemi yang memakai model pembelajaran Learning Management System (LMS) berbasis internet atau online, begitu banyak para siswa dan guru di Riau mengalami kesulitan. Berikutnya paling vital beranjak ke ketersediaan energi atau listrik. Terus terang agak sulit memperoleh gambaran faktual pemerataan listrik di Riau. Secara data, perihal Rasio Elektrifikasi (RE) simpang siur. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Riau, Eva Refita mengakui ada perbedaan data RE Dinas ESDM dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Padahal data penting untuk mengetahui rumah tangga yang belum teraliri listrik di Provinsi Riau.

Untuk itu urgen ditempuh upaya penyamaan persepsi. Masih mengutip pernyataan Kadis ESDM, berdasarkan RE PLN dan Kementerian ESDM tahun 2021, Riau jauh dibawah RE nasional. Jadi berkaca pada realita bagaimana mungkin mau bicara masuk kelompok negara maju, peralihan revolusi industri 4.0 ke 5.0 begitujuga penerapan AI di sekolah, sementara kebutuhan paling mendasar yakni infrastruktur listrik dan konektivitas internet saja belum terpenuhi. Artinya kajian skala prioritas patut dipertanyakan.