ROHUL (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Muhamad Zaki, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjamin ketersediaan anggaran penanganan bencana di tengah situasi banjir di Rokan Hulu yang terus meluas.

Sekda menyatakan, pihaknya bahkan siap melakukan recofusing/ realokasi anggaran, jika anggaran penanganan bencana yang diposkan dalam POS Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2023 ini tidak mencukupi.

Sekda mengatakan, anggaran penanganan bencana alam sudah dianggarkan Pemkab Rohul dalam Pos Biaya Tak Terduga (BTT) pada APBD Murni 2023. Anggaran BTT tersebut telah digunakan untuk penanganan bencana selama tahun 2023, dan pada bulan Desember, anggaran BTT yang tersisa sekitar Rp1 miliar.

Sejalan dengan langkah tersebut, Bupati Rokan Hulu telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 100.3.3.2/BPBD/103/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

"SK tanggap ini nantinya menjadi landasan hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menggunakan anggaran BTT," cakap Sekda, Jum'at (29/12/2023).

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKAD) Rohul Elbizri mengatakan, sesuai realokasi atau recofusing anggaran untuk penanganan bencana diperbolehkan oleh aturan. Namun, mengingat mendekati akhir tahun anggaran melakukan realokasi anggaran menjadi sebuah tantangan.

Salah satu opsi yang bisa dilakukan, lanjut Elbizri, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan anggaran BTT yang tersisa saat ini, menunggu masuknya tahun anggaran baru di tahun 2024.

"TAPD yang dipimpin pak Sekda sudah melakukan rapat, dimana opsi yang diambil meminta BPBD dan Dinas Sosial sebagai leading sector penanganan bencana memaksimalkan anggaran yang ada untuk penanganan bencana," jelas Elbizri.

Pemkab Rohul juga mengimbau peran aktif semua kalangan khususnya perusahaan agar ikut membantu pemerintah dalam membantu penanganan korban banjir di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.