PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Rustam Effendi menilai ada kejanggalan pemberian gelar adat "Datuk" kepada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Riau, Budi Febriadi pada Rabu (8/11/2017) lalu.

Kenapa tidak, pemberian gelar adat dilakukan sehari sebelum Budi Febriadi dilantik menjadi Ketua HIPMI Riau. Perihal itu lah yang menjadi pertanyaan Rustam Effendi.

Menurutnya kalau pemberian gelar tersebut karena jabatannya, seharusnya penyematan gelar dilakukan sesudah seseorang itu dilantik atau menjabat. Tentu kondisi ini perlu diluruskan oleh LAM Riau.

"Ini perlu dicermati dan diluruskan kanapa pemberian gelar dilakukan sebelum seseorang itu dilantik," ujar ahli gelar di LAM Riau ini.

Dia mengakui, sebelum pemberian gelar adat kepada Budi Febriadi sempat ikut rapat namun tidak lama karena dirinya ada keperluan lain.

Baca: Ketua HIPMI Diberi Gelar Datuk, Ada Riak Penolakan di Internal LAMR?

"‎Kan LAM dalam menetapkan warkah harus melalui syarat dan prosedur sebelum gelar diberikan kepada seseorang. Jadi itu sebagai pedomannya. Sedangkan prosedurnya, bisa usulan seseorang maupun lembaga, lalu dirapatkan di LAM. Apakah calon penerima gelar sudah memenuhi kreteria," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemberian gelar Datuk kepada Budi Febriadi mengundang reaksi dari banyak kalangan. Bahkan penolakan terhadap pemberian gelar ini juga terjadi di internal LAMR sendiri.

Dari informasi yang diterima CAKAPLAH.COM, beberapa pengurus dan tokoh LAM sempat mempertanyakan alasan pemberian gelar adat oleh Ketua LAMR Syahril Abu Bakar tersebut.

Sebagian lagi juga mempertanyakan pemberian gelar yang tidak melalui mekanisme seharusnya itu. "Ada mekanisme yang tidak dijalankan. Ketika rapat sebelum pemberian gelar, beberapa tokoh mempertanyakan ini (pemberian gelar terhadap Budi Febriadi, red)," ungkap salah seorang pengurus LAM yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan dalam berita CAKAPLAH.COM ini.

Hal senada diungkapkan tokoh LAM Riau, OK Ni‎zami Jamil. Saat berbincang dengan CAKAPLAH.COM, ia mengatakan gelar adat biasanya diberikan kepada seseorang berdasarkan prestasi penerima untuk kepentingan Riau, adat dan budaya Melayu dan LAM Riau sendiri.

"Ya misalnya apa jasa-jasa penerima terhadap negeri ini, khususnya negeri Riau ini. Bahkan untuk pemberian gelar adat juga harus melalui sidang pleno dan rapat majelis adat. Saya tidak tahu juga apa dasar LAM memberi gelar Datuk kepada Budi Febriadi. Kalau itu silahkan tanya ke pengurus LAM-nya," ujarnya.

Menurutnya pemberian gelar adat tidak bisa sembarang dilakukan oleh LAM Riau. Sebab gelar adat ini merupakan hal yang sakral dan tidak sembarang orang bisa menerimanya.

"Sebelum diberikan gelar adat itu kalau dulu kita lihat jasa-jasanya. Apa saja jasa yang sudah diberikan terhadap negeri Riau yang kita cintai ini dan untuk masyarakat. Makanya harus dilihat dulu data-data wirawat hidup ‎si penerima, ada tidak cacat hukum dan moral dan sebagainya," pungkasnya.

Budi Febriadi adalah Ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Riau yang terpilih secara aklamasi ‎dan dilantik hari Kamis (9/11/2017).

Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abu Bakar mengatakan pemberian gelar adat ini dinilai layak diberikan karena Budi Febriadi sebagai anak muda melayu yang telah terjun ke dunia perniagaan, dan bahkan kini menjadi ketua HIPMI Riau. "Kalau zaman dulu kala, orang Melayu terkenal dengan perniagaannya. Terkenal dengan saudagarnya," ujar Syahril, Rabu (8/11/2017).

Ia mengatakan saat ini sudah sangat jarang sekali ditemukan anak muda yang berkecimpung di dunia usaha ataupun perniagaan. "Anak muda sekarang lebih tergiur dan terjebak dengan keinginannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehingga mereka berlomba-lomba berebut kursi ASN, padahal peluang untuk menjadi ASN sangat kecil. Jumlah formasi ASN yang dibutuhkan tidak sebanding dengan jumlah pendaftar," jelasnya.