PERISTIWA Satgas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yang dikeroyok massa pada hari Jum’at lalu tentu menjadi keprihatinan kita semua. Berdasarkan pemberitaan di media massa, peristiwa ini diperkirakan akan berlanjut sampai ke ranah hukum. Namun tulisan ini tidak bicara siapa yang salah siapa yang benar karena benar atau salah dalam konteks ini tentu harus melalui proses hukum terlebih dahulu.

Secara umum, terjadinya peristiwa itu tidak akan terjadi jika kedua belah pihak saling menahan diri. Sebagaimana diketahui, penempatan Satgas Kebersihan merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Sudah menjadi tugas Satgas ketika harus menegur masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, sudah menjadi kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat dan waktu tertentu tanpa menghiraukan ketentuan yang berlaku.

Pertanyaanya adalah, apakah masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai ketentuan itu sudah tahu atau hanya menjadi kebiasaan atau hanya spontanitas? Kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi. Masyarakat sangat mungkin tidak mengetahui ketentuan membuang sampah termasuk ketentuan waktu pembuangan. Bisa juga sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Atau masyarakat juga sudah terbiasa membuang sampah pada waktu tertentu yang sebenarnya tidak sesuai ketentuan.
 
Oleh sebab itu, sosialisasi tentang peraturan-peraturan pengelolaan sampah yang berhubungan dengan masyarakat perlu disosialisasikan termasuk oleh Satgas Kebersihan DLHK ketika bertugas. Karena sangat mungkin, masyarakat tidak tahu dengan ketentuan pembuangan sampah termasuk waktu dan tempat pembuangannya.

Kesadaran masyarakat juga diperlukan termasuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembuangan sampah antara lain tempat dan waktu pembuangan. Ketika sudah disosialisasikan dan tidak ada perubahan perilaku masyarakat, maka pendekatan penegakan hukum layak untuk diberlakukan. Walaupun dalam pelaksanaanya tidak semudah yang kita bayangkan.

Selain itu, penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) juga patut terus diupayakan Pemerintah Kota Pekanbaru. Beberapa pihak sudah mengusulkan hal tersebut, termasuk dari anggota dewan. Adanya usulan pembuatan TPS di masing-masing kelurahan patut untuk diupayakan. Walaupun kita sadari juga membuat TPS tidak semudah yang kita bayangkan.

Fenomena tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kebijakan pemerintah akan berkurang efektifitasnya jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat. Keberadaan satgas kebersihan patut kita apresiasi dan dukung. Namun perlu dipikirkan juga upaya yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Semoga.