PEKANBARU (CAKAPLAH) - Banyak jalan provinsi di Riau dalam kondisi rusak. Jalan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas PUPR ini tersebar di beberapa kabupaten kota.

Sekretaris Komisi IV DPRD Riau Sugeng Pranoto, meminta Dinas PUPR rajin melakukan pengecekan terhadap kondisi jalan milik provinsi. Sugeng menyebut, perlu melihat langsung kondisi jalan di beberapa daerah, mulai Inhu, Kuansing, sampai ke daerah Dumai.

Kata Sugeng, kerusakan jalan itu terdiri dari kategori ringan, kategori sedang dan kategori berat. Kategori ringan adalah yang kerusakan jalannya di bawah 6 persen per 1 kilometer.

"Sedangkan kategori sedang itu di atas 6 persen dan di bawah 15 persen, kemudian kategori berat itu di atas 15 persen," kata Sugeng, Jumat (3/6/2022).

Politisi PDIP ini meminta dinas untuk mencontoh sistem perawatan jalan di Pulau Jawa. Di Jawa, sudah punya tim yang melakukan pengecekan jalan setiap 40 km setiap harinya. Dengan adanya pengecekan seperti itu, pemerintah bisa melakukan perbaikan jalan.

"Dengan adanya pengecekan seperti itu, pemerintah bisa melakukan perbaikan kepada jalan yang masih kategori rendah, dan tidak ada pembiaran," kata dia.

Kata dia, dengan kondisi seperti itu, dinas terkesan membiarkan jalan rusak sampai masuk kategori sedang bahkan berat. Kemudian, masyarakat mengeluh dan baru dilakukan perbaikan.

Dia mencontohkan, di jalan lintas Inhu-Kuansing, banyak jalan yang rusak berat bahkan aspalnya sudah menggunung setinggi 50 cm. Ini akibat dari tidak ada perbaikan saat kondisi jalan masih retak-retak.

"Kalau dilakukan pengawasan tiap hari, begitu ada jalan rusak walaupun ringan, langsung masuk laporan ke kantor, dan kemudian diperbaiki sehingga tidak sampai menjadi lubang besar begitu," kata dia.

Jika kerusakan jalan masuk kategori berat, tentu akan memakan biaya yang sangat besar, dan ini sangat merugikan masyarakat. Sebab, APBD Riau hanya habis untuk memperbaiki jalan sementara jalan yang tanah masih banyak.

Persoalan aktivitas truk yang melebihi tonase, Sugeng mengakui itu menjadi salah satu faktor. Dia berharap stakeholder terkait bisa melakukan pengawasan dan pemberian efek kera kepada pelaku usaha.

"Kita sudah hearing dengan perhubungan, ternyata perusahaan lebih milih bayar denda daripada menganti armada. Nanti akan kita undang Satlantas, Perhubungan, dengan PU masalah ODOL ini. Kita tak mau anggaran tenggelam ke sana saja, karena rakyat juga butuh pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya," paparnya.