PEKANBARU (CAKAPLAH) - Saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu, ada 12.800 anak lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang tidak tertampung di sekolah negeri. DPRD Riau menyebut, 50 persen berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

"Saya yakini dari 12.800 itu 50 persen dari keluarga tidak mampu. Itu juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi kita yang morat marit pasca Pandemi," kata Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung, Sabtu (6/8/2022).

Kondisi itu diakuinya banyak warga yang datang ke Komisi V agar bisa memasukkan anak mereka ke sekolah. Bahkan, kata dia, ada yang mendatangi rumah anggota Komisi V, meminta bantuan agar bisa diterima di sekolah negeri. Sebab, di sekolah swasta memerlukan biaya yang tinggi.

"Sementara mental anak-anak pada down semua. Pemikiran di masyarakat kalau pergi ke Dewan itu jadi sakti dia. Komisi V didatangi orang terus, kalau tidak datang ke Dewan dia menghubungi langsung datangi rumah anggota Komisi V," kata Robin.

Ia menyebut, sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) agar mencari solusi bagi warga kurang mampu itu. Beberapa anggota Komisi V mencatat dan mendata warga yang datang untuk diseleksi lagi.

"Komisi V berpikir keras juga menyelesaikan masalah ini. Tidak semata-mata bagaimana yang datang itu bisa sekolah. Jadi siapa yang datang kesini, kita rekap kita utamakan yang jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu dan yang dekat dengan sekolah itu. Lalu kita sampaikan ke dinas pendidikan, Dinas Pendidikan lah bagaimana mengolah ini," lapar dia.

Selain itu, ada solusi lain seperti membuka sekolah baru. Kata dia, tahun ini sudah ada tiga sekolah baru yakni SMA 17, 18 dan 19. Namun, untuk sementara pelajar di sekolah itu masih menumpang gedung untuk proses belajar mengajar.