BANGKINANG (CAKAPLAH) - Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kabupaten Kampar menyoroti sejumlah permasalahan dalam rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kampar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2023, Senin (29/4/2023). 

Dalam rapat ini, sejumlah fraksi juga mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Bupati Kampar pada tahun anggaran 2023, diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui juru bicaranya Edi Efrison. 

Seperti biasa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) melalui juru bicaranya Habiburrahman kembali menyampaikan kritikan dan saran yang cukup banyak kepada Pemkab Kampar. 

FPPP mengungkap belum tuntasnya perbaikan Masjid  Al Ihsan di Komplek Islamic Centre,  padahal itu adalah ikon Kota Bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten Kampar sebagai Negeri Serambi Mekkah Kampar.  Dia berharap perbaikan itu segera tuntas agar bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat untuk beribadah. 

Dari informasi yang beredar yang didapatkan CAKAPLAH.COM, renovasi masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kampar tahun anggaran 2023 ini tidak tuntas pengerjaannya hingga akhir tahun 2023. Banyak masyarakat membahas kenapa perbaikan masjid ini belum tuntas. 

Dari pantauan CAKAPLAH.COM, di awal tahun 2024 hingga bulan April 2024, sebagian ruangan di bagian depan atau bagian makmum laki-laki masih ditutup pembatas karena pengerjaan proyek perbaikan kubah masjid. Tempat penyelenggaraan sholat juga masih dilaksanakan di sebelah kanan arah kiblat.  Selama proses pengerjaannya, untuk bagian makmum laki-laki, hanya menggunakan setengah atau sekira seperempat dari luas bangunan di bagian kanan di dalam masjid. 

Selanjutnya Fraksi PPP juga mengungkapkan bahwa sering terjadinya keterlambatan pencairan alokasi dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Selain itu FPPP menyoroti masih banyaknya  penyalahgunaan mobil ambulan desa, diantaranya sering dijadikan sebagai kendaraan operasional oleh pemerintah desa.  

Dalam kesempatan ini politisi asal Kuntu, Kampar Kiri ini juga menyampaikan salah satu isu yang santer terdengar di masyarakat yaitu tentang tidak tertibnya penggunaan mobil  dinas. Kepada Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) FPPP meminta agar menertibkan mobil dinas. Ia mengungkap ada pejabat yang menguasai dua atau lebih mobil dinas dan tak tak sesuai fungsi dan kegunaannya.  

Sementara itu Fraksi Partai Golkar melalui Agus Candra meminta Pemkab Kampar agar program jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan agar dilaksanakan secara komprehensif sehingga tahun depan capaiannya bisa mencapai 100 persen.

Fraksi Golkar meminta Pemkab Kampar agar segera memfungsikan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang yang terlilit masalah hukum dalam pembangunannya dan sudah cukup banyak menelan anggaran daerah. “Kita tidak lagi menginginkan antrian panjang untuk melaksanakan pelayanan medis di rumah sakit tersebut,” tegas Agus. 

Kritikan tajam juga disampaikan FPKS melalui Edi Efrison. FPKS meminta Bupati Kampar melalukan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang setakad ini belum mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu, Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya. Edi mengungkap bahwa di BPR Sarimadu banyak masalah yang muncul dan berlarut-larut. 

Berkaitan pendidikan, FPKS meminta Pemkab membangun ruang kelas yang layak untuk kegiatan belajar mengajar di SD dan SMP. Masih banyak sekolah yang bermasalah dengan ketersediaan sanitasi. Disdikpora  diminta memiliki data base yang akurat terhadap kelayakan sekolah.

Hanya berselang 10 menit setelah rapat paripurna pertama ditutup, pimpinan DPRD Kampar kembali membuka rapat paripurna kedua dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar. 

Pj Bupati Kampar yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan, berkaitan pandangan umum Fraksi Golkar , Plh Sekda Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan, mengenai pelaksanaan UHC, Pemkab dan DPRD telah sepakat bahwa  semua penduduk yang tidak mendapat layanan dari asuransi dan bentuk bantuan sosial lainnya akan dilayani hingga 100 persen dengan UHC. 

Berkaitan permintaan penggunaan gedung RSUD Bangkinang  yang baru, pihaknya akan menggesa pemanfaatannya  sehingga pelayanan di RSUD menjadi maksimal. 

Sehubungan permintaan pengangkatan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer menjadi ASN, ia menyatakan sepakat karena itu merupakan salah satu indikator SPM disamping dana yang diberikan ke bidang kesehatan. Untuk pengangkatan PPPK diperlukan analisis beban kerja, analisis jabatan dan kompetensi yang diperlukan. 

Terhadap pandangan umum FPKS, saat ini Pemkab Kampar sedang melakukan langkah konkrit perbaikan terhadap beberapa perusahaan daerah. Pemkab saat ini sedang mengadakan perombakan dan perekrutan manajemen baru BPR Sarimadu agar bank ini menjadi sehat. 

Mengenai permintaan adanya data base sekolah, ini adalah dasar Pemkab berpijak untuk lakukan pembangunan dimasa yang akan datang. “Kita bikin profil sekolah sejingga tercermin potret sekolah yang rusak dan jumlah spasial anak anak sekolah sehingga saat bangun membangun ruang kelas tepat,” terangnya. 

Pemkab Kampar juga sepakat  untuk meng-up date data bantuan sosial dengan melakukan kerja sama dengan desa dan lurah dengan memberdayakan RT/RW.

Terhadap pandangan umum Fraksi PAN, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI lebih dari 100 persen,  artinya anak usia sampai enam tahun sudah seluruhnya bersekolah. Kemudian APK dan APN tingkat SMP dan MTs masih diangka 87 persen. 

Selanjutnya menjawab pandangan umum  Fraksi PPP, Ahmad Yuzar menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan anggaran dana desa (ADD) dipengaruhi oleh tiga komponen dana desa yakni; transfer APBN, alokasi dana desa dan lain lain pendapatan yang sah.

Kendala lainnya keterlambatan pencairan ADD hingga tiga bulan karena pemerintah desa tidak dapat menentukan target pendapatan. Ia berharap akan ada penyusunan yang lebih awal. 

Di kesempatan ini Yuzar juga menyampaikan bahwa Pemkab Kampar terus berupaya agar segera menyelesaikan perbaikan di Masjid Al Ihsan, Markaz Islamy Kabupaten Kampar sehingga masyarakat bisa segera mungkin menggunakan masjid tersebut.

Dari pantauan CAKAPLAH.COM, dari delapan fraksi di DPRD Kampar, hanya enam fraksi yang membacakan pandangan umum fraksinya. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P). 

Sementara dua fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (F NasDem) tidak membacakan pandangan umum fraksinya dan hanya menyerahkan ke pimpinan DPRD. 

Rapat paripurna laporan LKPj Bupati Kampar 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kampar H Tony Hidayat dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kampar lainnya H Fahmil. 

Rapat paripurna ini tidak dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali. Ia diwakili Plh Sekda Kampar Ahmad Yuzar.

Wakil Ketua DPRD Kampar H Tony Hidayat sebelum menutup rapat paripurna menyampaikan, berdasarkan Tata Tertib DPRD Kampar, LKPJ Bupati Kampar tahun 2023 akan dibahas dua Panitia Khusus (Pansus). Pansus I yang dipimpin Habiburrahman akan membahas bidang pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Pansus II dipimpin Edi Efrison akan membahas bidang keuangan, pajak dan infrastruktur. Pansus bekerja mulai 29 April sampai 4 Mei 2024.

Sedangkan Laporan LKPj akan disampaikan pada Senin 6 Mei 2024. Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan pihak eksekutif dan OPD menghadiri rapat-rapat pembahasan tanpa diwakilkan.***