TAHAPAN pembangunan Rumah Sakit (RS) Otak dan Jantung di Pekanbaru-Riau mulai berjalan tahun ini. Pemerintah Pusat telah menurunkan tim guna melihat langsung rencana pembangunan RS vertikal di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut. Sekedar informasi, mengutip pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto, saat ini sedang dalam proses pelelangan perencanaan pembangunan. Aanwijzing sudah dilaksanakan oleh PBJ dan PPK tertanggal 3 Mei 2024. Selepas lelang perencanaan dan lelang kegiatan baru dilanjutkan pembangunan fisik. Peletakan batu pertama diperkirakan Oktober 2024. Teruntuk pembangunan gedung hingga pengadaan alat-alat kesehatan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp1,6 triliun, yang mana berlangsung secara bertahap (multiyears) sampai 2025. Adapun fase awal alokasinya Rp. 250 miliar. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Keinginan membangun RS skala internasional di Riau cukup lama bergaung. Itikad semakin membulat mengingat di masa pandemi terbuka tabir betapa sarana dan prasarana kesehatan negara kita jauh tertinggal. Tentu bukan itu saja alasan mendasar. Paling utama menekan laju warga berobat ke luar negeri. Terkait hal barusan sering disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di berbagai kesempatan. Teranyar saat menghadiri Rakernas Kesehatan di ICE BSD, Tangerang (24/4/2024). "Ada 1 juta lebih warga negara kita berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, Eropa… kita kehilangan US$11,5 miliar, kalau dirupiahkan itu Rp 180 T hilang karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Pasti ada alasan kenapa enggak mau," Ujar Presiden. Kendati otokritik tadi patut disambut baik, namun di sosial media netizen nyinyir menyikapi pidato Jokowi, berhubung pernah salah seorang menteri Jokowi saat sakit justru memilih berobat ke Singapura. Keprihatinan banyaknya warga condong berobat ke luar negeri dirasa wajar. Karena pertanda dunia kesehatan tanah air tidak baik-baik saja. Ini aib. Pemimpin negeri sudah sepantasnya malu.

Rencana dan Aksi

Untuk mengatasinya jelas perlu tindakan nyata, agar tak dianggap “omon-omon” belaka. Makanya fokus program Program Pembangunan Indonesia Sehat 5.0 mencakup pembangunan ketahanan dan kemandirian bangsa serta pembangunan manajemen layanan kesehatan modern. Bentuk konkritnya menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan. Seperti memperkuat RS rujukan daerah, pemerataan tenaga kesehatan dan lain-lain. Berkaitan ketahanan dan kemandirian merupakan respon atas medical tourism—fenomena pasien ke luar negeri untuk perawatan medis. Kemandirian juga bermakna pelayanan kesehatan yang berorientasi memanfaatkan produk dalam negeri. Sebab penggunaan alat kesehatan dan obat produksi dalam negeri poin penting yang menjamin ketahanan dan kemandirian kesehatan Indonesia.

Kemudian, membahas kekurangan, sarana dan prasarana kayaknya bukan isu primer. Maksudnya, kalau cuma beli alat penunjang penyelengaraan kesehatan masih bisa diupayakan. Terlebih pengadaan Pemerintah, urusan proyek dijamin gercep. Tapi PR terbesar dunia kesehatan dalam negeri ialah pelayanan. Kembali menyambung pidato Presiden di atas, salah satu akar masalah pelayanan keterdukungan Sumber Daya Manusia (SDM). Bicara kekinian, darurat tenaga kesehatan turut berkontribusi atas fenomena warga berbondong berobat ke negara lain.

Menyoal SDM kesehatan diantaranya mengenai rasio dokter. Berdasarkan data WHO dan World Bank, Indonesia termasuk rendah. Di level 0,47 berbanding jumlah penduduk. Menempatkan negara kita di posisi ketiga terendah se ASEAN setelah Laos (0,3/1000) dan Kamboja (0,42/1000). Mengacu ke standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio jumlah dokter (termasuk dokter umum dan spesialis) yaitu 1/1000 (1 dokter per 1000 penduduk). Suatu negara dikategorikan memenuhi tanggungjawab di bidang kesehatan ketika berhasil memenuhi "golden line" rasio tenaga kesehatan ideal. Kembali ke pembangunan RS di Riau, kami Komisi V DPRD Riau membidangi urusan Kesehatan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempersiapkan segala sesuatu sedari dini dan sedetail mungkin. Semegah dan sekomplit apapun sarana dibangun tanpa didukung SDM mumpuni percuma. Marak temuan di lapangan, gedung dibangun tapi terbengkalai. Karena tanpa perencanaan matang. Yang penting proyek fisiknya, kesiapan SDM nomor sekian. Alhasil setelah bangunan selesai tidak langsung difungsikan, asbab operator terbatas atau minim.

Saat masih menjabat Gubernur Riau (Gubri), saudara H. Syamsuar sudah menyampaikan perihal ini ke Dinkes dan Direktur RSUD Arifin Achmad. Berikut aspirasi ke Pemerintah Pusat agar memperbanyak peluang beasiswa bagi putra putri terbaik Riau menjalani pendidikan bidang kesehatan. Tinggal sekarang komitmen penjabat sekarang dan Kepala Daerah ke depan melanjutkan agenda.

Terakhir, pelayanan sangat bergantung pada manajemen. Pengelolaan pelayanan kesehatan yang kuat akan meningkatkan daya saing fasilitas pelayanan kesehatan. Suksesnya manajemen kesehatan tak cukup modal utak-atik tata kelola, semisal yang sering ditempuh merubah ke BLUD. Tapi kuncinya sejauhmana mampu memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Pemerintah dikarunia aset berlimpah. Sarana ada RS, Puskesmas dan laboratorium milik sendiri. Lembaga pendidikan serta badan dan instansi riset dan pengembangan juga ada. Badan usaha negara di bidang farmasi dan alat kesehatan pun punya. Artinya ekosistemnya sudah ada. Tinggal memadukan demi membangun layanan kesehatan lebih baik. Disamping optimalisasi modal dan aset, perlu pula menggali peluang investasi di bidang kesehatan.

Berkaca pada angka realisasi investasi, Riau masuk peringkat teratas nasional. Sayangnya selama ini investasi yang masuk masih terpaku ke segelintir sektor saja, terutama perkebunan. Padahal investasi di bidang kesehatan sangat potensial. Menimbang secara geografis posisi Riau sangat strategis. Kalau investasi kesehatan masuk ke Riau dan banyak opsi RS, tentu iklim semakin kompetitif. Tarif dan layanan kesehatan bersaing. Diyakini banyak warga provinsi lain menjatuhkan pilihan ke Riau daripada ke negara tetangga.