Prabowo-Gibran sudah resmi ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden RI terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum melalui sidang pleno terbuka pada Rabu (24/4/2024) di kantor KPU RI.

Setelah sah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden,sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, maka Prabowo-Gibran akan resmi dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran yang populer tersebar di masyarakat luas adalah tentang program makan siang gratis untuk murid-murid sekolah di seluruh Indonesia. Memang secara detil program makan siang gratis ini belum dibahas oleh pemerintahanan baru Prabowo-Gibran, karena keduanya bersama kabinetnya belum dilantik secara resmi, akan tetapi dari berbagai jejak digital yang ada menunjukkan bahwa salah satu efek positif yang ingin dicapai dari program ini adalah menggeliatnya perekonomian masyarakat pada wilayah dimana sekolah-sekolah itu berada.

Makan Siang Gratis dan Potensi Geliat Ekonomi Desa

Saat ini kebijakan pembangunan nasional diarahkan agar desa menjadi porosnya. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan kucuran dana desa setiap tahunnya dari pemerintah pusat melalui APBN, ditambah dengan alokasi dana desa melalui skema minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Dalam prakteknya, anggaran dana desa/alokasi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Terakhir, melansir dari situs resmi DJPK Kemenkeu, jumlah dana desa yang digelontorkan dari APBN sebesar Rp 70 triliun. Dana ini dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Pembagian anggaran dana desa untuk tahun 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 201/PMK.07/2022.Berdasarkan rincian dana desa yang diterima oleh 74.954 desa, adapun dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar.

Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar adalah Desa Tenggulun dengan dana sebesar Rp 1.919.203.000. Sedangkan desa yang menerima dana terendah berada di kisaran Rp 500 jutaan. Namun secara umum, masing-masing desa di Indonesia menerima dana desa sebesar Rp 600-900 juta.

Dengan asumsi Program Makan Siang Gratis khususnya diutamakan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia, maka program ini akan menjadi stimulator geliat ekonomi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, diluar anggaran desa yang sudah ada selama ini. Hal ini dengan asumsi bahwa umumnya minimal ada 1 SD Negeri di setiap desa/kelurahan di Indonesia.

Walaupun dalam prakteknya ada banyak desa/kelurahan yang memiliki lebih dari 1 Sekolah Dasar (baik negeri maupun swasta), sebagaimana mungkin juga ada desa yang belum memiliki SD sama sekali. Menurut situs bps.go.id, pada tahun 2022 ada 24 juta siswa SD di seluruh Indonesia, yang tersebar di 130 ribu SD negeri dan 18.933 SD swasta. Dengan jumlah sebanyak ini, tentu menjadi potensi pasar yang luar biasa untuk menggerakkan lalu lintas barang dan jasa di desa, yang kemudian akan berdampak positif terhadap perekonomian desa di berbagai sektor.

Akan ada perputaran uang yang luar biasa jika program ini dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Apalagi jika program ini diperluas bukan hanya untuk siswa SD, tetapi juga untuk siswa SMP dan SMA, tentu perputaran uang di daerah-daerah sekitar sekolah tersebut berada akan semakin besar dan massif.

Sensus Pertanian dan Program Makan Siang Berbasis Data

Agar memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah, program makan siang gratis untuk anak sekolah ini tentu sebaiknya melibatkan masyarakat secara partisipatif. Pelibatan masyarakat ini mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan makanan sampai jasa pengangkutan. Jika program makan siang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi siswa, maka tentu variasi makanannya harus memenuhi kebutuhan protein, gizi dan vitamin.

Sensus Pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Tahun 2023 yang lalu telah mengumpulkan data pertanian secara lengkap untuk seluruh subsektor pertanian, mulai dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan.

Sehingga dari Sensus Pertanian ini dapat dipetakan potensi produksi komoditas pertanian secara lengkap di seluruh Indonesia, mulai dari komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung, komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, komoditas peternakan seperti daging, telur dan susu, juga komoditas perikanan seperti ikan kolam maupun ikan perairan bebas.

Data komoditas pertanian yang dikumpulkan melalui Sensus Pertanian ini selain lengkap juga bisa disajikan sampai level wilayah desa. sehingga bisa diketahui oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dimana saja sentra-sentra komoditas pertanian yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan makan siang gratis ini.

Memang selama kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir kinerja sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 ketika Sensus Pertanian 2013 dilaksanakan, secara nasional sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 14,43 persen terhadap PDB. Sementara pada tahun 2022 atau 1 tahun sebelum pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 12,40 persen terhadap PDB nasional, atau turun sebesar 2,43 persen poin selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Penurunan kinerja ini juga ditandai dengan semakin rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Alih-alih terjadi regenerasi pelaku di sektor pertanian, yang terjadi justru adalah degenerasi. Hal itu terlihat dari hasil Sensus Pertanian 2023 jika dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2013. Pada tahun 2013 ada 39,21 persen kepala rumahtangga pertanian yang berusia dibawah 44 tahun, sementara pada tahun 2023 justru turun menjadi 32,14 persen.

Di sisi lain untuk kepala rumahtangga pertanian diatas 45 tahun pada tahun 2013 ada sebanyak 60,79 persen, kemudian justru naik persentasenya menjadi 67,86 persen pada tahun 2023.

Sebagai sektor dengan serapan tenaga kerja yang besar, jika program makan siang gratis ini diintegrasikan dengan program pemberdayaan produksi pertanian nasional, maka tentu akan memberikan dampak besar bukan hanya bagi perekonomian di tingkat daerah, tapi secara agregat akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Semoga...