PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Provinsi Riau angkat bicara terkait kembali gagalnya pemilihan rektor Universitas Riau yang tak kunjung dilakukan pemerintah pusat. Bahkan, Senat Unri seperti diberi harapan palsu oleh pihak Kementerian Riset dan Pendidikan Tingi karena membatalkan secara sepihak pemilihan yang sedianya dilakukan pada Rabu (6/12/2018) kemarin.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada CAKAPLAH.com mengatakan, ia sangat menyayangkan pemilihan rektor Unri yang telah tiga kali gagal dilaksanakan tersebut.

"Sangat disayangkan, padahal saya dapat informasi senatnya sudah berkumpul, tapi karena ada satu dan lain hal jadi tak bisa dilaksanakan. Kita berharap agar kementerian menyegerakan pemilihannya, agar nanti tak terakumulasi ke beberapa akibat," kata Noviwaldy, Kamis (6/12/2018).
Ia mengatakan terdapat beberapa kerugian dengan tak kunjung dilakukannya pemilihan rektor tersebut yakni tertundanya ijazah mahasiswa, serta untuk menerbitkan SK.

Disinggung apakah ada muatan politis dibalik diundurnya pemilihan tersebut, Dedet sapaan akrab Noviwaldy mengatakan dirinya tak ingin masuk ke ranah tersebut.

"Kalau ada muatan politis kita kesampingkan dulu lah, saya tak pernah beranggapan itu ada muatan politis, kita tak bisa berandai-andai, walaupun ini tahun-tahun politik, tapi saya rasa ini masih karena ada kendala teknis," cakapnya lagi.

Lebih lanjut, Dedet mengatakan bahwa karena rektor adalah instansi vertikal, pihak DPRD hanya bisa memanggil dalam bentuk konsultasi.

"Tapi kita bisa menyurati kementerian, apabila dipandang perlu, nanti kita surati, kita minta kementerian tak main-mainlah," tukasnya.

Seperti yang diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, pemilihan Rektor Universitas Riau (Unri) yang sedianya dilaksanakan Rabu (5/12/2018) kembali ditunda. Padahal pemilihan rektor sudah ditunda sejak beberapa bulan yang lalu. Kepastian penundaan pemilihan rektor diketahui setelah seluruh anggota senat universitas berkumpul.

Dikatakan Ketua Senat Unri, Adel Zamri, pihaknya tidak bisa menjawab alasan dibatalkannya pemilihan rektor tersebut karena pihaknya juga tidak diberitahu secara resmi.

"Kita tidak tahu alasan pembatalannya, pihak kementerian juga tidak memberikan alasan. Yang kita dapat informasi pembatalan berdasarkan surat yang dikirim oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ke Plt Rektor Unri, dan disampaikan lewat whatsapp. Surat tersebut tidak memiliki nomor dan juga tidak ditandatangani," kata Adel.

Adel membeberkan, pada hari Senin lalu, ia sudah mendapatkan kabar pasti akan dilakukan pemilihan Rektor dan hari Selasa kemarin, telah diadakan persiapan rapat.

"Jadi pagi tadi (Rabu) sekitar pukul 10.35 WIB sebelum acara pemilihan Rektor, pelaksana tugas (Plt) Rektor Unri menyampaikan pemberitahuan via whatsapp berupa file pembatalan. Surat itu belum ada nomor dan belum ditandatangani. Jadi karena masih menunggu surat resminya, Rapat senat tetap kita dilaksanakan dengan berbagai masukan. Nah, sekitar pukul 12.00 WIB hari ini, surat datang dan sudah ditandatangani. Oleh karena itu, pemilihan rektor resmi ditunda sepihak oleh kementerian," kata Adel lagi.

Ia mengatakan ada beberapa masukan agar Pilrek tetap dilaksanakan karena suara senat 65 persen, sedangkan suara menteri 35 persen. Akan tetapi merujuk pada peraturan menteri, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena harus sejalan.

"Tadi kawan-kawan senat ada yang bilang lanjutkan saja yang 65 persen nanti suara 35 persen menteri belakangan, akan tetapi tidak bisa karena merujuk pada peraturan yang ada," cakapnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan penundaan ini pihaknya akan mengambil sikap tegas dan akan memberikan waktu satu pekan agar Pemilihan rektor dilaksanakan.