PEKANBARU (CAKAPLAH) - Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau (Unri) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit”, Senin (15/11/2021).

Seminar ini diselenggarakan untuk meningkatkan peran penelitian lingkungan dan sektor perkebunan sebagai brainstorming dan berbagi informasi bagi para akademisi, praktisi, pembuat dan pengambil kebijakan dan masyarakat umum.

Kegiatan seminar nasional ini dilaksanakan secara daring dengan media Zoom Meeting pada tanggal 15 - 16 November 2021, dimulai pada jam 8 pagi hingga selesai dan akan dihadiri kurang lebih sebanyak 300 peserta.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain pihak akademisi seperti dosen, peneliti dan mahasiswa. Selain itu juga diikuti oleh Peneliti Pusat, Penelitian Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi dan Swasta, serta praktisi dari kalangan industri atau perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor perkebunan kelapa sawit,

Kemudian juga diikuti oleh pihak dari staf Lingkungan Hidup, LIPI, BPPT dan Balai Penelitian, Akademis dan instansi pemerintah yang bergerak pada masalah lingkungan hidup dan para pemerhati lingkungan hidup serta seluruh lapisan masyarakat, Petani Kelapa Sawit dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pembicara dalam seminar ini terdiri dari 57 pemakalah yang berasal dari berbagai Instansi seperti Universitas Perguruan Tinggi maupun Swasta di Indonesia serta Instansi Pemerintah. Pembicara utama dalam kegiatan ini antara lain Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc selaku Menteri LHK, Dr. Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Drs. Syamsuar M.Si selaku Gubernur Riau, Drs. Eddy Abdurrahman selaku Dirut BPDPKS, Dr. Djoko Hendratto, MBA selaku Dirut BPDLH, Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc selaku Direktur PPs UNRI, Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec selaku anggota PASPI, Dr. Nofrizal, S.Pi, M.Si selaku Ko Prodi S-3 PSIL UNRI dan Ir. Joko Supriyono selaku Ketum GAPKI.

Dalam pembahasannya, dikatakan selama pandemi, industri kelapa sawit tidak mengalami penurunan dan mampu memberi kontribusi besar kepada PDB.

Berdasarkan data yang dirilis oleh oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021, terdapat empat manfaat industri kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia seperti padat karya. Industri ini sudah menyerap tenaga kerja langsung 4,2 juta dan pekerja tidak langsung sebanyak 12 juta.

Selanjutnya, setiap tahun industri sawit berkontribusi sebesar 3,5% terhadap PDB Indonesia, lalu juga berkontribusi 13,5% terhadap rata-rata ekspor non migas dan yang terakhir bermanfaat menciptakan kemandirian energi melalui Biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan.

Produksi minyak sawit Indonesia (CPO) pada tahun 2021 mencapai hingga 49,71 ton yang berkualitas sangat bagus membuat banyak pihak iri dan mencoba untuk menghalangi perdagangan sawit salah satunya Uni Eropa. Tentunya dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan industri kelapa sawit nasional adalah program Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 yang bertujuan untuk melakukan penguatan data, koordinasi, dan penyediaan infrastruktur kapasitas pekebun.

Lalu juga ada Pepres Nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan memperbaiki tata kelola sistem sertifikasi dengan membuka ruang untuk partisipasi, akuntabilitas, dan menyempurnakan kelembagaan ISPO, serta menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja pada bulan November tahun 2020 lalu yang mengatur penyelesaian lahan petani sawit dalam Kawasan Hutan.

Sadar akan kebutuhan masyarakat mengenai pengetahuan dan perkembangan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup, Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Riau (PSIL-UNRI) melakukan kolaborasi bersama APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) yang didukung oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).

Dengan terselenggarakan seminar ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi dan pelaku usaha perkebunan dan kalangan industri untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan partisipasi dan kesadaran dari berbagai pihak dalam pembangunan berkelanjutan kelapa sawit yang wawasan lingkungan.

Pada sesi pertama salah satu pemateri Bungaran mengatakan terkait sawit yang berkelanjutan, pemerintah daerah harus lebih pintar. Ia menjelaskan sawit yang berkelanjutan harus ada di wilayah yang berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus lebih smart. Kita tidak hanya mau memiliki sawit yang berkelanjutan, tapi kita juga mau pembangun wilayah berkelanjutan. Wilayah yang berkelanjutan itu tempatnya komoditi yang berkelanjutan. Kalau sawit saja yang berkelanjutan, wilayah nya belum tentu berkelanjutan,” ujarnya.