PEKANBARU (CAKAPLAH) - Peluang perempuan sangat besar di lingkungan pekerja sawit. Tak heran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ini sangat memperhatikan kesejahteraan perempuan.

Hal ini terungkap dalam sosialisasi dan workshop perlindungan pekerja perempuan sawit di Riau yang ditaja GAPKI Riau, Kamis (7/9/2023). Kegiatan ini juga didukung oleh BPDPKS.

"Kita sengaja menggelar sosialisasi dan workshop ini karena kegiatan ini merupakan upaya GAPKI dalam mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan dalam hal perlindungan terhadap pekerja, khususnya perempuan. Hal ini juga sebagai lanjutan dari penyusunan Buku Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit yang telah diluncurkan pada tahun 2021 dan sebagai upaya mendorong implementasi panduan tersebut agar dapat menjadi rujukan bagi semua pelaku industri sawit untuk mewujudkan industri sawit berkelanjutan, yang ramah bagi pekerja perempuan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi GAPKI dan ILO melalui proyek Advancing Workers Rights in Indonesia’s Palm Oil Sector," ujar Ketua GAPKI Riau Licwan Hartono kepada wartawan.

Ia mengatakan untuk mendorong implementasi panduan tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi dan diskusi dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten diantaranya perwakilan BPDPKS, Dwi Nuswantara yang memaparkan perihal Dana Sawit untuk Perlindungan Pekerja Perempuan, kemudian ada Lusiani Julia, National Program officer ILO Indonesia dan Timor Leste; Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI; Erlina Panitri yang merupakan Head of Human Capital Wilmar Group. Selain itu hadiri juga sebagai nara sumber Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI).

"Meskipun data terkait jumlah pekerja pekerja perempuan di sektor ini sulit didapat namun merekapun memiliki peranan penting dalam proses produksi. Dari 16.2 juta pekerja di seluruh rantai pasok kelapa sawit para pekerja perempuan ini terlibat pada proses pembersihan lahan, pembibitan, penyemaian, penyemprotan, perawatan dan pengumpulan brondolan selain itu pekerja perempuan ini sangat teliti dan hati hati dalam bekerja sehingga mereka memiliki peluang besar untuk di terima bekerja di perusahan sawit," Cakap Hartono yang menyebutkan pekerja perempuan ini juga mendapatkan fasilitas cuma cuma, salah satunya rumah penitipan anak selama mereka berkerja.

Senada dengan itu, Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi menyebutkan, pihaknya sangat mendukung acara sosialisasi dan worshop perlindungan pekerja perempuan sawit yang di taja GAPKI Riau. Menurutnya, saat ini ada beberapa kasus pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja terkait pekerja perempuan di kebun sawit.

"Seperti kita ketahui, Pada tahun 2021 GAPKI bekerjasama dengan CNV Internasioanl dan Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkayuan dan Pertanian (Hukatan) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bersama-sama menyusun Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pengusaha kelapa sawit dalam menyusun kebijakan di tingkat perusahaan, menjadi rujukan bagi semua pelaku industri sawit untuk mewujudkan industri sawit yang ramah bagi pekerja perempuan," ujarnya.

Imron juga menyebutkan sawit merupakan sektor terbesar bahkan mengalahkan sektor migas di Riau, karena itu pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelesaikan isu isu di tengah industri sawit yang tentunya akan membawa preseden buruk bagi industri sawit di mata Dunia.

"Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Riau tanpa sawit, bisa jadi ekonomi Riau akan lumpuh. Karena itu, pemerintah sangat mensupport sektor ini sehingga permasalahan dalam sawit ini harus segera kita benahin dan kita selesaikan seseuai proseduaral," tuturnya.

Terakhir Imron berharap ratusan perusahan sawit yang ada di Riau bisa bergabung ke GAPKI Riau. Karena banyak kasus yang kita terima rata-rata di luar anggota GAPKI.

"Guna memudahkan kita dalam proses pemeriksaan dan pengecekan laporan yang masuk ke dinas tenaga kerja hanya anggota GAPKI yang cukup kooperatif sehingga kita bisa mengetahui akar permasalahanna. Sementara perusahan yang belum tergabung di GAPKI membuat kita agak rumit menelusuri karena keterbatasan data yang ingin kita kumpulkan," tegasnya.