JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada publik terkait peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga semi-pemerintah dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah masyarakat.

"Bagi saya, upaya mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Baznas harus dilakukan secara sistematis dengan melakukan sosialisasi secara massif agar masyarakat mau menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ke Baznas," kata Ace Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Baznas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dia mengusulkan adanya kenaikan anggaran yang diberikan negara kepada Baznas untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut khususnya untuk sosialisasi secara massif kepada masyarakat.

Menurut dia, tahun 2022 Baznas mendapatkan bantuan pemerintah sekitar Rp14 miliar, sehingga perlu ditambah agar program layanan dan dukungan di Baznas dapat ditingkatkan.

"Kami usulkan ada kenaikan anggaran untuk Baznas khususnya terkait program layanan dukungan Baznas dan ini kesempatan kita untuk bisa berpartisipasi mensosialisasikan Baznas sebagai lembaga yang transparan dan terbuka," katanya.

Ace meyakini Baznas telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program yang ada di lembaga tersebut seperti penyaluran ekonomi, beasiswa santri, sekolah cendikia Baznas, dan bedah sekolah.

Namun dia belum melihat sosialisasi Baznas tersebut menyentuh di media-media sosial karena itu perlu strategi khusus agar masyarakat mau menyampaikan ZIS kepada Baznas.

"Program apapun yang dibuat Baznas namun tidak ada resonansinya maka tidak akan dilihat oleh publik sehingga tidak ada kepercayaan kepada lembaga tersebut. Karena itu perlu didorong agar ada sosialisasi kepada publik terkait peran Baznas sehingga muncul kepercayaan kepada Baznas," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang menilai kalau mau menyelesaikan masalah kemiskinan melalui peran maksimal Baznas maka perlu mengalokasikan anggaran dari APBN bagi Baznas sebagai "alat pancing".

Menurut dia, alokasi anggaran itu dibutuhkan untuk menyosialisasikan peran strategis Baznas sebagai lembaga resmi pengumpul ZIS sehingga masyarakat mau menyalurkan ZIS kepada Baznas.

"Karena itu perlu meyakinkan pemerintah untuk menambahkan anggaran untuk Baznas sehingga target memperoleh ZIS sebesar Rp300 triliun dapat tercapai," katanya.

Marwan meminta Baznas membuatkan rincian tambahan anggaran yang dibutuhkan lembaga tersebut dan nanti Komisi VIII DPR akan berbicara kepada pemerintah terkait rasionalisasi tambahan anggaran tersebut.