JAKARTA (CAKAPLAH) – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka beri tanggapan terkait Bank Dunia yang ikut menyoroti program makan siang gratis. Disinggung soal hal tersebut, Gibran mengaku berterima kasih atas segala masukan yang diberikan oleh bank dunia.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengatakan semua program hingga visi misi telah melalui proses diskusi. Namun, ia tak bisa menjelaskan dengan rinci dengan alasan dirinya dan capres Prabowo Subianto belum resmi dilantik. 

“Ya terima kasih atas masukannya, World Bank ya? Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan, tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? aku ini masih walikota," katanya di Balai Kota Solo, Rabu (28/2/2024). 

Disinggung soal potensi defisit dari anggaran makan siang gratis sebesar Rp 15 ribu per anak, Gibran mengatakan akan didiskusikan kembali. Ia mengatakan jika ada masukan akan melakukan evaluasi terkait besaran anggaran. 

"(Besaran Rp 15 ribu per anak) Nanti akan diskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dievaluasi lagi ya. (Defisit APBN) ya nanti akan dibicarakan lagi, gitu nggih," katanya mengakhiri. 

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.