(CAKAPLAH) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengingatkan seluruh koalisi partai politik, relawan, dan pendukung Prabowo-Gibran agar tidak menekan atau mengintervensi terlalu jauh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam penentuan menteri kabinet periode 2024-2029.
Silfester yakin Prabowo sudah mendapat masukan dari berbagai pihak dan akan menempatkan para menteri secara proporsional dari berbagai elemen pemenang dan keterwakilan.
Menurut Silfester, prerogatif dalam menentukan susunan kabinet adalah hak Presiden. Prabowo diharapkan akan menempatkan individu berkualitas di setiap kementerian dengan memperhatikan keterwakilan partai politik, relawan, profesional, serta tokoh agama atau masyarakat.
"Prerogatif ada di tangan presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Beliau memiliki kuasa penuh untuk menentukan siapa yang menjadi menteri di kabinetnya. Kita berharap siapa pun, baik dari parpol, relawan, maupun profesional, memiliki kompetensi, rekam jejak, dan profesionalisme yang mumpuni untuk membantu Prabowo dan Gibran," ungkap Silfester.
Meskipun TKN Prabowo-Gibran telah mengusulkan perubahan nomenklatur kementerian untuk mencakup program-program prioritas seperti makan siang gratis, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi kreatif, keputusan akhir akan diserahkan kepada Prabowo-Gibran untuk menambahkan nomenklatur kementerian tersebut.
"Semua kebijakan kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran," tandas Silfester.**