(CAKAPLAH) - Sejumlah nama tokoh politik dan mantan pejabat tinggi negara disebut ikut menikmati megakorupsi e-KTP 2010 lalu. Tak hanya mantan Anggota DPR RI dan Mantan pejabat negara, megakorupsi ini juga menyeret nama sejumlah Partai Politik.   

Ada Tiga nama partai besar yang disebut menerima aliran uang dari proyek e-KTP.

"Kepada terdakwa II (Sugiharto) bahwa untuk kepentingan penganggaran, Andi Agustinus alias Andi Narogong akan memberikan uang sejumlah Rp 520 miliar kepada beberapa pihak, diantaranya PDIP sejumlah Rp 80 miliar,"kata sumber kumparan yang mengutip dokumen pengadilan, Rabu (8/3/2017).

Uang Rp 80 miliar disebut telah disiapkan sejak akhir Februari 2011. Namun tidak dijelaskan, kepada siapa uang itu diberikan.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah adanya uang e-KTP yang mengalir ke partainya. Hasto menegaskan, partainya konsisten mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami tetap bertindak aktif mendorong sebuah gerakan anti korupsi. Kami akan bertindak adil dan menegakkan kebenaran,"kata Hasto di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakpus.

Hasto menegaskan, PDIP akan mendukung KPK menuntaskan kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,5 triliun itu. Meski ada beberapa nama kader PDIP yang disebut ikut terseret di kasus ini, PDIP tetap yakin para kadernya hanya dicatut namanya.

"Kami sebagai partai tetap dukung KPK sepenuhnya dan partai proaktif," tegas Hasto.

Dalam perkara itu, KPK menyebut 2 terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto, melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, serta Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Berikut ini rincian rencana pemberian tersebut:

1. Partai Golkar sejumlah Rp 150 miliar
2. Partai Demokrat sejumlah Rp 150 miliar
3. PDI Perjuangan sejumlah Rp 80 miliar
4. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar
5. Anas Urbaningrum sejumlah Rp 20 miliar
6. Chaeruman Harahap sejumlah Rp 20 miliar
7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp 80 miliar