(CAKAPLAH) - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 mengalami penurunan. Jika sebelumnya 2014 IPM Indonesia berada diposisi 110 dunia, 2015 lalu turun menjadi 113. Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development Programme/UNDP) mencatat masih tingginya kesenjangan sosial menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia.

UNDP menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kesenjangan yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap IPM.

Penasehat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua mengatakan, selama ini sejumlah langkah pengurangan kesenjangan memang sudah ada di program Nawacita Jokowi. Hanya saja, jurang kesenjangan belum benar-benar menyempit.

"Masih ada kesenjangan, sedangkan pembangunan manusia tidak bisa dicapai kalau setengah dari populasi tidak membaik," ujar Ansye di Menara Thamrin, Jakarta, Rabu (22/3).

UNDP mencatat, IPM Indonesia 2015 sebesar 0,689 dan berada di tingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.

Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk.

Kedua, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

Ketiga, akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi.

"Ketertinggalan ini multi dinamis, misalnya dari sisi gender, perempuan akses ke sekolahnya minim, informasinya minim, risikonya semakin besar, dan ini cenderung diteruskan ke generasi selanjutnya," jelas Ansye.

Adapun untuk mempersempit kesenjangan tersebut, UNDP melihat setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan mereka yang tertinggal mampu menggunakan kebijakan umum.

"Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan yang inklusif dengan fokus menciptakan lapangan kerja, inklusi keuangan untuk menjaga kaum miskin, dan investasi pada prioritas pembangunan manusia," jelas Ansye.

Kedua, memastikan langkah-langkah untuk kelompok dengan kebutuhan khusus, misalnya dengan memberikan fasilitas subsidi khusus. Ketiga, memastikan ketahanan dalam pembangunan manusia, contohnya mengombinasikan perlindungan sosial dengan strategi penciptaan lapangan kerja yang tepat, penyediaan penghasilan hidup, dan menyesuaikan program ke konteks lokal.

Keempat, memberdayakan mereka yang tertinggal, seperti menegakkan hak asasi mausian dengan menghormati dan mengimplementasikan perjanjian hak asasi manusia internasional.