(CAKAPLAH) - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan perusahaan hutan tanam industri di Indonesia tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan baku. Pemerintah akan turut menjaga agar bahan baku tersebut tersedia.

Penegasan itu disampaikan Enggartiasto menanggapi penerapan regulasi perlindungan gambut yang akan berdampak terhadap kelangsungan bisnis perusahaan hutan tanaman industri.

"Kami sudah mendapat penjelasan, semua komoditi yang bisa diproduksi di sini pasti bisa produksi. Dan kami akan menjaga ketersedian bahan baku itu," ujarnya usai menggelar Pasar Murah Ramadan yang digelar Kementerian Perdagangan bersama RGE Group, di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu PT RAPP di Pelalawan, Riau, Ahad 18 Juni 2017.

Ia menegaskan, pemerintah pasti akan ikut andil agar investor bisa menjalankan usahanya di Indonesia. Karena itu, tidak perlu khawatir penerapan regulasi gambut mengganggu operasional perusahaan.

"Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak diartikan untuk membuat perusahaan itu kesulitan bahan baku. Percayalah," ujarnya.

Apa yang dilakukan pemerintah itu adalah menjaga lingkungan. "Jadi kita akan jaga ketersediaan bahan baku beriringan dengan menjaga lingkungan. Biar ekspor tidak terganggu," tegasnya.

Seperti diketahui, pada Februari 2017 lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan empat peraturan sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dalam regulasi turunannya, yakni Peraturan Menteri LHK Nomor 17/2017 tentang pembangunan HTI, kementerian menjanjikan lahan pengganti. Namun, realisasi hingga kini belum ada. Ini bisa membuat berkurangnya area tanaman pokok. Akibatnya, perusahaan akan menempuh opsi impor bahan baku untuk pabrik kertas dan bubur kertas.