PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Riau menggelar kegiatan sosialisasi dan aplikasi Surat Edaran Gubernur Riau No. 272/SE/ESDM/2021 dalam penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Biosolar agar tepat sasaran.

Kegiatan digelar Rabu (30/3/2022) di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan, Ketua DPC Hiswana Migas Riau Tuah Laksamana Negara, Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Sumbagut Agustiawan, Wakil Ketua KADIN Provinsi Riau Iva Desman, juga Sales SBM Rayon I Pertamina Muhajir Kahuripan.

Ketua DPC Hiswana Migas Riau Tuah Laksamana Negara mengatakan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini semua teman-teman di lapangan dapat menyikapi persoalan yang hadir saat ini.

"Mudah-mudahan lewat sosialisasi ini dapat kita ambil satu keputusan nantinya yang akan kita serahkan kepada pemerintah daerah untuk diambil suatu bahan, kira-kira inilah bahan yang akan kita bawa untuk menyelaraskan, sehingga keputusan surat edaran ini bisa berjalan baik di tengah kita bersama," ujar Tuah Laksamana, Rabu (30/3/2022).

Dikatakan Tuah, Hiswana Migas Riau khususnya di SPBU ingin mengawal surat edaran ini.

"Seperti kita ketahui surat edaran ini adalah turunan dari Perpres 191 khsususnya JBT ini memang ada hal-hal yang harus kita sikapi bersama, yaitu penggunaannya. Tidak semua kendaraan bermotor bisa untuk mengisi JBT khususnya Biosolar ini. Ini yang perlu kita cermati bersama-sama," terangnya.

Dalam surat edaran ini, ada kendaraan dinas milik instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota BUMN, BUMD TNI Polri dilarang menggunakan JBT jenis solar bersubsidi kecuali kendaraan untuk pelayanan umum seperti ambulans mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

"Yang selanjutnya juga kendaraan yang menggunakan untuk kegiatan hasil perkebunan, CPO, pertambangan, ini juga tak dibenarkan gunakan JBT biosolar. Selanjutnya untuk keperluan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air dan pelayanan umum dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar bersubsidi tanpa melampirkan surat rekomendasi dari instansi atau dinas yang berwenang," terangnya.

Disampaikan Tuah lagi, untuk penyaluran solar itu lancar dari Pertamina tidak masalah, tapi kuotanya memang sudah ditetapkan dan itu jumlahnya berkurang sehingga menimbulkan antrean.

"Untuk penjualan kami tetap mengacu SE gubernur yaitu 100 liter untuk angkutan umum bus dan truk, 60 liter untuk angkutan umum mobil, dan 40 liter untuk angkutan pribadi," Cakapnya.

Seperti beberapa waktu lalu sempat viral di Tiktok soal adanya kendaraan pengangkut hasil perkebunan yang ingin membeli JBT jenis solar, padahal itu dalam SE adalah dilarang.

Karena itu dirinya meminta agar Surat Edaran Gubernur Riau bisa terus disosialisasikan kepada industri agar kuota solar yang ada tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kelangkaan.

"Saya imbau juga untuk operator SPBU untuk tidak melayani pembelian dengan jerigen. Karena itu tidak dibenarkan dan itu ada tindak pidananya, mohon ini bisa dicermati," imbaunya.

Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Sumbagut Agustiawan yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Hiswana Migas Riau ini.

"Tentu ini sangat kita apresiasi sebagai upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat agar penggunaan JBT biosolar ini bisa tepat sasaran," ujar Agustiawan.

Ia mengatakan dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, yang bisa dilakukan Pertamina adalah menambah penyaluran, dan itu sudah dilakukan.

"Makanya itu tadi disampaikan untuk jumlah penyaluran kita itu sudah 8 persen diatas kuota harian. Artinya ini yang bisa dilakukan dari wilayahnya Pertamina. Kita hanya bisa menambah suplay dengan mengambil kuota di bulan depannya, bukan berarti kuota tahunan yang ditambah, belum ada itu. Namun yang kita khawatirkan adalah Biosolar itu akan cepat habis," terangnya.

Maka pengawasan adalah hal yang perlu ditingkatkan kembali.

"Sehingga memang suplay ataupun distribusi yang sudah ditambah ini benar-benar untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi sekarang," pungkasnya.