PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menyinggung terkait masih ada pejabat Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai provinsi di Indonesia setara Eselon III. Sementara Kepala BPBD sudah seharusnya dijabat Eselon II.

Hal ini menjadi penting, kata Achmad, dikarenakan BPBD bertugas untuk mengkoordinir lembaga lain dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Hal ini dikatakan Achmad, dalam rapat koordinasi dengan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Riau serta kabupaten kota di Riau.

"BPBD ini masih ada di Indonesia yang Eselon III. Padahal di kabupaten kota itu seharusnya sudah Eselon II. Jadi secara psikologis, untuk penanganan Karhutla dan bencana alam bagaimana dia mengkoordinasikan pejabat yang di atasnya setingkat. Ini jadi kendala juga dalam penanganan bencana alam, apalagi Karhutla," kata Achmad, Rabu (7/6/2023).

Politisi Demokrat ini mengatakan, bahwa BPBD merupakan perpanjangan tangan BNPB, namun jika masih Eselon III, hal tersebut menjadi kurang 'pede'.

"Jadi Pak Kepala BNPB, perlu kita minta kepada Bupati Walikota seluruh Indonesia, kita perlu koordinasi dengan Menpan RB untuk percepatannya. Di Riau ini ada tiga daerah yang masih (BPBD) Eselon III," cakapnya lagi.

Sementara itu, Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal mengakui bahwa saat ini ada tiga daerah di Riau yang BPBD nya masih dijabat setingkat Eselon III.

"Rohul, Dumai, dan Inhu. Itu merupakan kewenangan Bupati/Walikota," tukasnya.