PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto melakukan rapat dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Rapat tersebut membahas terkait Exit Meeting Tim BPK Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2023, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/5/2024).
"Alhamdulillah tadi sudah ada penjelasan dari tim BPK Riau terkait naskah audit. Itu nanti yang segera ditindaklanjut. Jadi itu yang beredar di media sosial (SPPD fiktif di OPD) itu baru naskah," kata Pj Gubri.
Pj Gubri menjelaskan, jika baru naskah audit maka belum bisa dikatakan fiktif. Karena itu baru dugaan yang dinilai berpotensi. "Jadi itu tidak masalah, itu kan baru naskah audit, baru mempertanyakannya. Tapi itu sudah clear, tadi saya sudah minta OPD ditindaklanjuti," terangnya.
Ditanya jika ternyata nanti ada temuan SPPD fiktif, Pj Gubri menegaskan, agar seluruh OPD untuk mengembalikan ke kas daerah.
"Tadi saya minta di setor kalau ada temuan. Itu harus disetor ke negara. Kelebihan membayar juga harus disetor ke negera, dan OPD sudah sepakat semua," katanya.
Seperti informasi yang beredar, disebutkan hasil audit (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2023, ditemukan indikasi 982 perjalanan dinas fiktif di 23 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Disampaikan dari sebanyak 982 indikasi perjalanan dinas fiktif hasil audit BPK RI Perwakilan Riau itu terbanyak ditemukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setdaprov) Riau dengan 113 temuan, menyusul Inspektorat Riau 81 temuan, dan Dinas PUPR Riau 79 temuan. Ternyata data tersebut masih berupa NHP dan memerlukan klarifikasi untuk kelengkapan berkas sesuai aturan yang berlaku.**
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Delvi Adri |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |