PEKANBARU (CAKAPLAH) - ‎Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak saling "balas pantun" soal Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 tingkat SMA dan SMK.

Bahkan Bupati Syamsuar secara terang-terang membantah pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud RI, Hamid Muhammad. Kalau dirinya tidak mengurusi "kamar orang" dalam penerimaan PPDB, melainkan mengurus hak dasar dan nasib rakyat Siak.

Baca: Dirjen Ingatkan Pemkab Siak Jangan Urusi Kewenangan Provinsi

"Saya ini bukan mengurus kamar orang, melainkan mengurus hak mendasar dan nasib rakyat Siak. Sebagai pemimpin di daerah saya harus diam saja saat rakyat resah?," kata Syamsuar kepada wartawan.

Pernyataan Bupati Syamsuar lantas mendapat tanggapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Rudyanto. Kepada CAKAPLAH.com menyatakan, kalau Bupati Siak hanya mengurus PPDB di satu sekolah di Tualang, Siak.

"Bupati Siak hanya mengurus‎ satu sekolah, sementara Gubernur Riau mengurus harus mengurus 400 lebih sekolah dan jutaan warga Riau," kata Rudyanto, Sabtu (8/7/2017).

Dia mengatakan, yang mengadakan PPDB bukan hanya satu sekolah di Kecamatan Tualang, Siak saja. Tapi yang meributkan PPDB hanya Siak.

"Kalau masalah urus mengurusi, gubernur lebih banyak yang diurus. Jadi saya kira pernyataan Dirjen Dikdasmes sudah jelas soal kewenangan SMA dan SMK di provinsi," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Hamid Muhamad menyampaikan pernyataan tegas soal polimik PPDB tingkat SMA di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau.

Hamid Muhammad menegaskan tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota dalam urusan SMA dan SMK, karena sepenuhnya sudah berada di provinsi.

Baca: Polekmik PPDB, Kadisdik Riau Turunkan Tim ke Daerah

"Kalau ada di Riau seperti itu. Berarti itu sama dengan ikut urusan orang. Karena tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota mengurusi itu," tegas Hamid saat dikonfirmasi Kabupaten Siak akan membuat kebijakan sendiri soal PPDB 2017.

Lebih lanjut Hamid menjelaskan, kewenangan kabupaten/kota hanya bisa memberikan masukan dan saran kepada provinsi, bukan membuat kebijakan baru yang justru melanggar aturan.

"Kalau memberi saran dan masukan boleh. Sebetulnya persoalan ini sudah saya prediksi akan terjadi, apalagi sekarang masih transisi kewenangan dari kabupaten/kota pindah ke provinsi," tegasnya.