JAKARTA (CAKAPLAH) - Pengamat Komunikasi Politik, Anang Sudjoko menilai serangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui akun instagram resminya sebagai tindakan tak beretika.

Bahkan pengamatannya, tindakan semacam itu sudah berkali-kali. Hal ini menunjukkan bagaimana etika, pejabat-pejabat negara sedang mengalami krisis moral.

"Kalau saya amati sebenarnya mereka itu tahu aturan, tahu beberapa resiko ketika melakukan sesuatu itu tetapi landasan-landasan moralnya menipis," keluh Anang, Jumat (21/7/2017).

Kemudian juga ada desakan desakan yang sifatnya lebih emosional dan politis. Sehingga, kata Anang, mereka lebih mengumbar perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak baik dijadikan panutan untuk rakyat. Apalagi itu sudah masuk ke ranah media media sosial yang mudah diakses oleh siapapun.

"Banyak generasi muda yang mengakses ke sana yang kan kalau mereka membuat itu sebagai panutan mau jadi apa negara kita," tegasnya.

Anang menambahkan, kewibawaan atau marwah sebagai lembaga negara yang harusnya dihormati tapi dengan perilaku-perilaku semacam itu akan membuat marwahnya hilang. Apalagi saat ini kepercayaan publik kepada lembaga negara ini sudah mengkhawatirkan.

Seharusnya, lanjutnya, para pejabat justru berlomba-lomba merebut kembali kepercayaan rakyatnya, bukan sebaliknya. Selain itu para pejabat yang terhormat tersebut tidak hanya mentaati regulasi atau aturan yang ada, tapi juga etika.

Karena, jelas Anang, regulasi itu diperlukan ketika etika atau sanksi sanksi moral sudah tidak bisa bekerja. "Saat ini makin banyak aturan artinya makin banyak terjadi pelanggaran, terutama sudah tidak peduli lagi dengan etika yang ada," tutup dosen Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Hal yang sama juga disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menganggap sikap DPR RI lebih kekanak-kanakan dan tidak mencerminkan sebagai pejabat negara.

"Ya itu sepertinya kekanak-kanakan semestinya lembaga negara itu tidak seperti itu jadi ini terlihat lembaga yang isinya orang-orang yang tidak mengabdi posisinya sebagai pejabat negara," kritik topan.

Dia berharap DPR RI meralat dan menarik ungguhannya tersebut. Topan menilai, sikap DPR RI tersebut menandakan adanya degradasi kualitas anggota DPR RI itu sendiri. Apalagi jika dibandingkan dengan era Presiden Soekarno yang memang sangat negarawan bicara mengenai banyak isu-isu kenegaraan. Disamping itu, juga sangat kental aspek penyalahgunaan posisi.

"Secara etika juga tidak tepat bagaimanapun juga cara mengkritik mereka seperti gaya masyarakat sipil Padahal mereka itu kan pejabat negara," ujarnya.

Namun dengan demikian, ICW tidak semerta-merta menyalahkan pengelolah akun Instagram DPR RI itu. Sebab, kata Topan, pengelolah akun pastinya bekerja berdasarkan perintah. Mereka juga tidak akan mungkin berani mempublish itu kalau tidak ada perintah atasannya.

"Kritik mereka (DPR) RI pun mereka tidak didukung dengan data yang memadai sudah begitu gaya bahasanya menurut saya tidak berkelas lagi lebih buruk tidak didukung data oleh informasi yang memadai," katanya.

Sebelumnya, DPR RI mengungnggah gambar dengan tulisan di akun resmi Instagramnya pada Rabu (19/7/2017). Tulisan itu mengutip ucapan Koordinator Komite Aksi Pemantau Angket KPK (Kompak) M Amin Fahrudin. Disebutkan, KPK kerjanya hanya menguping untuk menangkap para koruptor.

"KPK Kerjanya Nguping. Kerja KPK hampir semua bergantung pada alat sadap. Kemudian ditindaklanjuti OTT. Maka sudah pasti yang didapat nilainya kecil. Coba KPK bekerja dengan nalar hukum yang canggih dengan mendasarkan pada hasil audit BPK, pasti (korupsi) yang dibongkar nilainya ratusan miliar bahkan triliunan," demikian kutipan dalam akunya tersebut.