PEKANBARU (CAKAPLAH) - Baliho partai politik (Parpol) di Kota Pekanbaru saat ini sudah bertebaran. Di titik-titik jalan protokol ibukota Provinsi Riau itu sudah banyak terpasang foto wajah politisi dari berbagai parpol.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPW PPP Riau Husaimi Hamidi mengatakan, partainya akan mengikuti aturan sesuai Undang-undang Pemilu. Saat ini, kata dia, belum ada satupun aturan yang dilanggar.

"Kita baru ikut aturan ketika undang-undang sudah berjalan. Kalau belum tahapan sebetulnya tak ada larangan. Kalau tahapan belum masuk, yang mau dilanggar itu apa," kata Husaimi, Senin (28/11/2022).

Ia menyebut, spanduk atau baliho ucapan selamat yang menampilkan foto wajah ataupun lambang partai tidak ada persoalan.

"Ucapkan selamat pasang baliho, spanduk rasanya tak ada masalah. Belum ada calon kok," kata dia.

Lanjut dia, aturan itu berlaku ketika sudah masuk tahapan.

"Yang penting diatur mungkin tempatnya seperti di Jalan Sudirman misalnya. Itu pemerintah lagi," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Bawaslu pusat terkait merebaknya baliho-baliho tersebut.

"Kita masih menunggu arahan dari Bawaslu RI soal itu," kata Amiruddin, Rabu (23/11/2022).

Namun, Amir mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyurati partai politik baik parlemen maupun non parlemen untuk menahan diri untuk memasang baliho hingga masuk tahapan kampanye.

"Bawaslu meminta Parpol untuk menahan diri, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Memang sekarang ini karena belum masuk dalam tahapan kampanye, hal itu masih sebagai bentuk sosialisasi, bukan alat peraga kampanye. Jadi Bawaslu belum menertibkan itu," cakapnya lagi.

Untu diketahui, ada beberapa tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, antara lain :

• Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024);

• Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni -14 Desember 2023)

• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023)

• Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022 - 13 Desember 2022)

• Penetapan peserta pemilu (4 Desember 2022)

• Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023)

• Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023)

• Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 - 25 November 2023)

• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 November 2023)

• Masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024)

• Masa tenang (11 Februari 2024 - 13 Februari 2024)

• Pemungutan suara (14 Februari 2024)

• Penghitungan suara (14 Februari 2024 - 15 Februari 2024)

• Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)

• Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)

• Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)

• Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)