(CAKAPLAH) - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan, pihaknya akan menggunakan uang pajak milik Palestina untuk mengkompensasi korban serangan.

Pajak sebesar 100 juta shekel (29 juta dolar AS) itu akan diberikan kepada keluarga korban serangan Palestina.

Smotrich mengklaim dana ini biasanya akan ditransfer otoritas Palestina (PA) ke keluarga tahanan dan mereka yang melakukan serangan terhadap pendudukan.

Ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Israel menyita pendapatan pajak Palestina sebagai "kompensasi" bagi keluarga Israel yang terbunuh dan terluka dalam operasi Palestina.

Pada 8 Januari, Smotrich memerintahkan penyitaan sebesar 40,5 juta dolar (Rp 603 miliar) dari dana PA sebagai bagian dari sanksi yang dia putuskan untuk dijatuhkan pada Palestina. Jumlah yang dipotong oleh Israel antara 2011 dan 2021 berdasarkan klausul ini mencapai 11 miliar dolar (Rp 164 triliun).

Pada 2022 saja, total pengurangan sepihak Israel dari pendapatan pajak Palestina sebesar 450 juta dolar (Rp 6,7 triliun).

Seorang pejabat ekonomi senior PA, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Arab News bahwa keputusan Israel untuk menggandakan pengurangan akan memperburuk krisis keuangan yang telah diderita PA selama lebih dari setahun.

"Ini adalah upaya yang disengaja untuk melemahkan dan melemahkan Otoritas Palestina," katanya dilansir dari Arab News, Jumat (3/2/2023).

"Mengingat kenaikan harga dan kenaikan kewajiban keuangan untuk karyawan sektor publik, pengurangan tambahan akan membuat PA bahkan tidak dapat membayar 80 persen dari gaji bulanan kepada karyawannya, yang akan melemahkan pendirian keamanan dan mendorong orang untuk mendukung kekerasan terhadap Israel," tambahnya.

Otoritas, katanya, telah melampaui batas yang diizinkan untuk meminjam dari bank-bank Palestina, dan khawatir jika terus meminjam, itu akan menyebabkan kejutan bagi sektor perbankan Palestina.

Menteri Pembangunan Sosial Palestina, Ahmed Majdalani, mengatakan pemotongan tambahan Israel akan berdampak pada sektor swasta serta kemampuan pemerintah Palestina untuk membayar gaji dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga Palestina yang miskin.

"Israel mendorong PA ke ambang ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya, yang memperburuk situasi Palestina dan melemahkan lembaga PA, termasuk dinas keamanan," katanya.

Sementara itu, pasukan Israel telah menangkap 27 warga Palestina dari Tepi Barat, kebanyakan dari mereka dari Ramallah, memindahkan lima warga Yerusalem ke tahanan administratif selama tiga hingga enam bulan, dan menghancurkan dua rumah di desa Duma, selatan Nablus, di Tepi Barat utara.

Kepala Dewan Desa Duma, Suleiman Dawabsha, mengatakan pasukan besar dari tentara Israel, ditemani buldoser militer, menyerbu wilayah timur desa dan menghancurkan rumah-rumah.

Pada saat yang sama, rumah-rumah yang terdiri dari 15 orang lagi terancam pembongkaran dan dalam insiden terpisah, seorang pemukim Israel menyerang seorang anak dari Hawara, selatan Nablus, dengan semprotan merica.

Pemukim menghentikan kendaraan Suleiman Al-Mukhtar di jalan utama di kota dan menembakkan semprotan merica melalui jendela mobil di wajah putranya Faisal yang berusia 14 tahun.

Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman mengatakan pada Januari melihat 150 serangan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina, termasuk upaya untuk mendirikan enam pos pemukiman baru. Dia menambahkan bahwa 72 serangan dilakukan di Nablus.

Sementara itu, 160 organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan Palestina dan Amerika telah meminta Kongres Amerika Serikat untuk berhenti mendanai "pembantaian" yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka menekankan perlunya Kongres untuk mengambil langkah-langkah politik segera untuk berhenti mempersenjatai Israel dengan mengakhiri pendanaan militernya.

Amnesty International telah meminta otoritas Israel untuk membongkar sistem "apartheid", yang ditegakkan oleh "pembunuhan yang melanggar hukum" yang merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Itu juga mengutuk pelanggaran berat dan berkelanjutan lainnya yang dilakukan oleh otoritas Israel, seperti penahanan administratif dan pemindahan tahanan secara paksa.

Dalam pernyataannya, organisasi itu mengatakan otoritas Israel mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan warga Palestina, "menundukkan mereka pada penindasan dan diskriminasi yang tidak adil setiap hari melalui fragmentasi wilayah dan pemisahan hukum."

“Orang-orang di wilayah Palestina yang diduduki terisolasi di kantong-kantong, dengan mereka yang tinggal di Jalur Gaza terputus dari seluruh dunia oleh blokade ilegal Israel, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, suatu bentuk hukuman kolektif,” kata Amnesty.

Di tempat lain, Hamas mengutuk pembukaan Kedutaan Besar Chad di Israel pada hari Kamis, menyerukan Chad untuk meninjau keputusannya, yang bertentangan dengan posisi rakyat negara itu, yang secara historis mendukung Palestina.

Secara terpisah, Organisasi Islam-Kristen untuk Dukungan Yerusalem dan Kesucian mengecam serangan oleh pemukim di sebuah gereja di Kota Tua Yerusalem. Ini menggambarkan vandalisme gereja sebagai "pelanggaran berbahaya oleh para pemukim terhadap segala sesuatu yang bukan Yahudi di Yerusalem."

Polisi Israel mengatakan pelakunya adalah seorang turis Amerika Serikat berusia 40-an yang telah ditangkap.

Laporan pers mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, selama kunjungannya, menekan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menerima rencana keamanan yang dirumuskan Koordinator Keamanan Amerika Serikat Jenderal.

Michael Wenzel untuk mengembalikan kendali otoritas atas kota Nablus dan Jenin, yang telah menjadi pusat kerusuhan.

Rencana tersebut termasuk melatih pasukan khusus Palestina untuk menghadapi militan di Tepi Barat yang diduduki.

“Rencana keamanan seperti itu tidak akan pernah berhasil karena tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Masalah keamanan di Jenin dan Nablus tidak terbatas pada menekan mereka yang melawan Israel,” Gubernur Jenin, Mayor Jenderal Akram Rajoub.