PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepri dan Sumut menegaskan jika setahun lebih pasca beralihnya pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina ternyata tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi Riau. Bahkan belum ada menunjukkan hal yang positif bagi masyarakat daerah ini.

"Awalnya kami berharap, beralihnya pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke PHR akan membawa perubahan yang lebih baik. Apalagi kan sebagai Badan Usaha Milik Negara. Namun sudah lebih dari satu tahun kami belum melihat hal itu. Kami melihat PHR tidak ada menunjukkan hal yang positif bagi masyarakat Riau," ujar Panglima Pucuk DPP LLMB, Datuk Besar Ismail Amir, SH., MH dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat LLMB Riau, Kepri dan Sumut di Jalan Eka Marga, Purwodadi, Panam, Kamis (23/2/2023).

Selain itu pihaknya juga menyoroti banyaknya kecelakaan kerja yang berujung dengan kematian sejumlah pekerja selama Blok Rokan dikelola PHR. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) di PHR dinilai sangat buruk dibandingkan dengan saat dikelola Chevron.

"Dulu waktu Chevron sangat safety sekali, tapi sekarang kayaknya sudah lemah sekali. Ini sudah berapa korban kan. Ini sangat disayangkan sekali," ungkapnya.

Selanjutnya juga adalah soal tenaga kerja, LLMB menilai PHR belum mengakomodir keberadaan tenaga kerja lokal. Dan sangat disayangkan saat ini Sub kontraktornya juga sudah dikuasai oleh pengusaha pusat, bahkan sampai pengusaha kecilnya pun dikuasai. Sehingga yang terjadi pengusaha lokal merasa dirugikan.

"Artinya uang diambil di Riau namun dibawa ke daerah lain. Kita berharap uang Riau ya untuk Riau, pajaknya jelas dan sebagainya. Kalau ada pekerjaan yang mampu dikerjakan anak Riau tapi ternyata perusahaan lain dari luar sana yang mengerjakan, kami tidak terima," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, yang menjadi sorotan penting lainnya adalah terkait klaim sepihak yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait dengan kemitraan PHR dengan LLMB saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI pada 29 September 2021 silam.

Datuk Ismail menegaskan jika hingga saat ini belum ada sama sekali kemitraan yang terjalin antara LLMB dengan PHR, padahal kalau diingat, LLMB lah satu-satunya ormas yang memasang spanduk "Selamat Datang" untuk PHR usai dipastikan pengelolaan Blok Rokan secara resmi beralih dari PT CPI ke Pertamina Hulu Rokan.

"Memang ada rentang waktu yang lama terkait klaim yang dilakukan oleh PHR, tapi karena saat itu kita masih memberikan waktu untuk PHR karena masih dalam proses transisi dan kita juga sudah berusaha untuk bertemu dengan pimpinan PHR, namun tak pernah direspon karena Dirut PHR beralasan sibuk dan jarang berada di Pekanbaru," tegasnya.

"Kita yang notabenenya sebagai organisasi perisai negeri yang massanya cukup banyak mencapai 14.000 dan juga berada di seluruh kabupaten, ingin bersilaturahmi dan ingin meminta klarifikasi tentang yang dikatakan mitra mereka memang sama sekali tidak direspon dan diperdulikan," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya memberikan waktu selama 1 bulan bagi PHR terhitung mulai hari ini untuk menjelaskan soal pencatutan nama LLMB saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, jika tidak pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

"Kami siap turunkan laskar untuk melakukan demonstrasi di depan kantor PHR di Rumbai, Pekanbaru jika nanti sampai satu bulan, keberatan kami tidak direspon. Selain itu kita juga akan menyampaikan pendapat bahwa PHR berada di Bumi Lancang Kuning dan tidak peduli kepada masyarakat dan lingkungan," tegasnya.

Namun jika nanti ada respon dan PHR dan meminta bertemu dengan LLMB, pihaknya akan membuka diri dan siap bermitra dengan PHR nantinya.

"Tapi jika sampai satu bulan tidak juga ada juga, kita akan menurunkan pasukan lebih besar lagi dan itu akan kami lakukan terus menerus. Bahkan jika tak memungkinkan juga, dimana lintasan PHR ini lewat saya akan turunkan massa, karena kita semua sudah ada DPD," jelasnya.

Tak sampai di situ saja, atas semua permasalahan yang terjadi, LLMB juga akan menyurati presiden dengan tembusannya nanti ke Menteri BUMN dan juga DPR RI. "Surat ini nantinya berisi tentang pencaplokan nama, masalah kecelakaan kerja dan juga masalah proyek yang tak bermitra dan tak transparan dna hal lain yang dianggap perlu," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Muhammad Uzer, Panglima Tongah DPD Kota Pekanbaru, Karni, Panglima Tengah DPDK Rumbai Bersatu, Adrios, Wakil Timbalan Panglima Pucuk, Asbyasir, Timbalan Panglima Pucuk, M.Nasir, Kordinator Gardapati DPP LLMB dan Wahyu Satria, Ketum BP LLMB serta pengurus LLMB lainnya.