Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau, Chaidir.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau, Chaidir tak mempermasalahkan keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) untuk ikut serta mengelola Blok Rokan dalam mekanisme B to B.
"Baguslah. Kan tanggal 9 Agustus sudah alih kelola dari Chevron ke Pertamina. Dimana daerah dapat mandatori 10 persen PI, yang akan diterima BUMD yang ditunjuk. Di samping itu, ada 39 persen yang bisa dikerjasamakan dengan mekanisme B to B. Harapan kita kan dari daerah ada yang ikut, baik itu BUMD atau BUMA, ya silahkan saja!" kata Chaidir kepada CAKAPLAH.com.
Ditanya soal kesiapan BUMD maupun Buma mengelola Blok Rokan, mantan ketua DPRD Riau ini mengatakan, kesiapan itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Namun, dari sisi pusat, pemerintah pusat pasti mengatakan daerah tidak siap.
"Namun kita kan biasanya tak mau dibilang tidak siap. Kalau saya lihat, LAM kan sudah buat persiapan BUMA. Ada Dirutnya Pak Muzamil.
Sekali lagi saya katakan, daerah punya peluang B to B. Siapa yang siap boleh ikut, siapa yang progresif, dia bisa dapat," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, Chaidir mengatakan, memang sedari awal, FKPMR tidak berbicara dan bermintat untuk turut serta.
"FKPMR memang tidak ke arah sana. Kita dari Desember 2019 telah buat pokok pikiran untuk disampaikan secara normatif saja ke pihak berkepentingan seperti Pemprov, DPR RI, Pertamina terkait alih kelola tersebut," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |