Darmadi Durianto
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mempertanyakan performa Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto yang terus-menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Itu hampir tiap tahun, terus-menerus," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) dan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) terkait Pembahasan Terhadap Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022, Rabu (1/9/2021).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal Bawazier itu, Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan jika PMN Hutama Karya sempat distop pada tahun 2017 hingga 2018. Dan, selama dua tahun itu pula, Hutama Karya tetap dapat melaksanakan penugasan infrastruktur dari Negara.
"Tahun 2017 - 2018, dua tahun, enggak dapat (PM) ternyata bisa, ternyata bisa tanpa PMN. Kenapa saat itu tidak butuh PMN dan bisa, dan enggak parah-parah amat," sebut Darmadi.
PT Hutama Karya sendiri diketahui mendapatkan PMN sebesar Rp 9 triliun untuk penugasan dan restrukturisasi untuk untuk 2021. Sejauh ini, PMN Hutama Karya yang sudah dicairkan sebesar Rp6,2 triliun.
Hutama Karya merupakan satu dari 9 BUMN yang menerima PMN pada 2021. Secara keseluruhan, pemerintah akan menyuntik dana Rp 37,4 triliun untuk keseluruhan BUMN penerima.
Darmadi yang juga Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III menyatakan, Hutama Karya mengajukan PMN kembali untuk tahun 2023 sebesar Rp10 triliun. Padahal, di tahun 2023 defisit anggaran direncanakan sudah kembali dibawah 3 persen.
"Pak Dirut, 2023 bapak minta lagi 10, 2023 itu nanti defisit anggaran kembali ke 3 persen, berat pak, karena sampai ke 2023 harus 3 persen. Apakah tidak ada solusi lain Pak?," kata dia kepada Dirut Hutama Karya Budi Harto.
Menurutnya, kondisi Hutama Karya sekarang adalah sebuah tantangan bagi tim keuangan pemerintah. Ia mendorong Dirut Budi Harto memikirkan solusi atau pendanaan lain diluar PMN mengingat kondisi keuangan Negara saat ini sudah sangat berat.
Di sisi lain, Darmadi juga mempertanyakan manfaat PMN penugasan Hutama Karya untuk membangun Tol Trans Sumatera. Jika disebut adanya penyerapan tenaga kerja, datanya seperti apa. Berikut manfaat bagi masyarakat setempat yang terdampak dari pembangunan infrastruktur jalan.
"Ini semua kan untuk rakyat, manfaat untuk masyarakat ini kan penyerapan tenaga kerja. Angkanya itu datangnya darimana untuk tenaga kerja? Menciptakan tenaga kerja itu ngitungnya darimana, atau lebih rinci manfaat untuk masyarakat umum itu sebenarnya seperti apa?," jelasnya.
Darmadi meminta Hutama Karya menunjukkan variabel-variabel yang bisa disampaikan ke publik, dengan begitu ada gambaran yang bisa diterima masyarakat. Termasuk misalnya menyangkut daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekononi masyarakat setempat.
Penulis | : | Edison |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Nasional |