PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi anggaran (Fitra) Riau menilai, kinerja keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2021, terutama pada daerah kabupaten Kota masih sangat minim.

Dimana tidak ditemukan sejumlah informasi anggaran pada website pemerintah, menunjukan daerah kab/kota masih tertutup. Hasil indeks menunjukkan sejumlah daerah terjadi penurunan kinerja keterbukaan informasi dari tahun 2020-2021.

"Ke depan, pemerintah daerah harus memperhatikan kinerja OPD terkait untuk memperkuat kinerja keterbukaan informasi. Apalagi kinerja keterbukaan merupakan bagian dari laporan akuntabilitas pemerintah daerah," kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik.

Selanjutnya, dalam hal Kesehatan Fiskal Daerah secara umum dalam dua tahun dari 2019-2020, kata Taufik, pihaknya melihat terjadi peningkatan kinerja. Namun daerah yang dalam kategori sangat baik/sehat hanya dua daerah, yaitu Bengkalis dan Meranti, bahkan masih terdapat daerah yang kurang baik dalam pengelolaan keuangannya.

"Ke depan, pemerintah daerah perlu memperbaiki sejumlah indikator belanja yang menyebabkan kesehatan fiskal daerah menurun, terutama belanja Pegawai terlalu tinggi dan rendahnya rasio Belanja Modal serta ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer," cakapnya.

Kinerja keuangan daerah tahun 2021, sambung Taufik, masih belum maksimal dalam merealisasikan belanjanya, rata-rata serapan sampai pertengah Bulan Desember 2021 baru mencapai 72%, termasuk belanja untuk penanganan Covid-19 dan program PEN Daerah baru terserap sebesar 45%.

Selain itu, terdapat ketidakpatuhan dalam mengalokasikan belanja, seperti fungsi kesehatan dan pendidikan masih di bawah angka minimal, serta alokasi belanja masih terfokus program penunjang seperti kebutuhan aparatur dan belanja pegawai, sedangkan belanja fungsi masih sangat minim.

"Ke depan, dengan kondisi keuangan yang rentan di masa pandemi, maka perlu menata ulang dan merealokasikan anggarannya untuk sektor-sektor prioritas," tukasnya.