BANGKINANG (CAKAPLAH) - Ratusan sopir truk dan pekerja tambang jenis galian C melakukan aksi damai di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar di Jalan Lingkar, Bangkinang, Selasa (7/3/2023).
Kedatangan mereka mengadukan nasib pengusaha, supir truk maupun pekerja tambang yang mengalami kesulitan ekonomi pasca adanya penertiban tambang di sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar oleh Tim Yustisi maupun pihak berwajib.
Massa yang tergabung dalam Driver Tambang Bersatu (DTB) juga membawa puluhan truk.
Setelah menyampaikan orasi, beberapa perwakilan massa lalu diajak masuk ke ruangan rapat Badan Musyawarah DPRD Kampar oleh Wakil Ketua DPRD Kampar H Fahmil guna berdialog dengan sejumlah pihak.
Selain Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil, ikut dalam pertemuan itu Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Arizon SE, Kepala Bagian Sumber Daya Alama (SDM) Setdakab Kampar Syafaruddin dan Kabag Ops Polres Kampar Kompol Maitertika.
Sementara dari perwakilan massa ikut dalam pertemuan ini Koordinator massa Canggih Trigunawan Hakim, Willian dan enam orang lainnya dari masyarakat. Setelah dialog, massa membubarkan diri.
Canggih menegaskan, kedatangan masyarakat yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aktivitas tambang untuk mengadukan nasib mereka yang saat ini dihimpit masalah perekonomian dan sudah hampir kelaparan. "Kelumpuhan ekonomi sudah berlangsung sejak dilakukan razia. Untuk itu, kami berharap bupati dan DPRD Kampar mencari solusi untuk kami," tegas Canggih.
Ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh DTB. Pertama, menuntut kebijakan dari daerah terkait penertiban yang berdampak langsung bagi para supir dan pekerja tambangan.
Kedua, menuntut agar para supir dan pekerja tambang kembali bisa bekerja untuk menghidupi keluarga para pekerja.
Ketiga, meminta pemerintah mengambil langkah strategis agar proses penambangan tetap berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan aturan serta dampak lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kampar Famil menanggapi tuntutan massa mengatakan, para pengusaha pertambangan di Kabupaten Kampar sangat minim mengurus izin. "Jadi kita berharap pengusaha untuk membuat izin dan jika dipersulit hubungi saya. Ini juga demi kebaikan untuk masyarakat juga," cakap Famil.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu siap memberikan masyarakat solusi dan memfasilitasi dengan pemerintah. "Apalagi izin usaha harus diurus di provinsi dan kami menerima aspirasi bapak-bapak. Kami sampaikan kepada pengusaha-pengusaha untuk mengurus izin dan difasilitasi oleh Bupati Kampar dan dinas yang terkit," ulas Fahmil.
Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Didik Pryo Sambodo mengatakan, razia yang dilakukan polisi bersama Tim Yustisi berkat laporan dari masyarakat.
"Saya berharap, kepada pengusaha untuk diikuti peraturan dan pastikan kita tidak akan menindak. Dampak dari alat berat dan mesin penyedot sangat buruk untuk alam kita," ungkap Kapolres.
Ia berharap, Pemkab Kampar memfalitasi masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengundang pengusaha-pengusaha di Kampar, agar ada solusi untuk para supir pengangkut hasil tambang.***
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Peristiwa, Kabupaten Kampar |