PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pekebun sawit menjadi ujung tombak perkebunan dan lanskap bisnis kelapa sawit di Indonesia. Untuk mendorong kualitas produktivitas dan hasil perkebunan, kecakapan pekebun menjadi hal krusial.

Mencapai hal tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian mengadakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS).

Melalui Data Rekomendasi Teknis, para pekebun sawit di daerah penghasil sawit mendapat undangan untuk mendapatkan pelatihan.

LPP Agro Nusantara sebagai salah satu penyelenggara pelatihan mengadakan Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Pelatihan ini diikuti 30 peserta yang berasal dari Kabupaten Siak.

Diadakan di Grand Elite Hotel, pelatihan ini merupakan angkatan ke VII yang berlangsung pada 1-5 Juli 2024.

Para peserta akan mendapatkan materi berupa pembelajaran teori di kelas misalnya mengenai persiapan benih dan bahan tanam, persiapan lahan, pemupukan, pemeliharaan tanaman (termasuk lahan gambut) serta pengendalian OPT dan lain sebagainya.

Peserta juga berkesempatan untuk studi banding melalui pelaksanakan praktik di PT Meridan Sejati Surya Plantation (First Resources Group) mengenai materi terkait dengan didampingi oleh pengajar dan narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidang tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dr. Syahrial Abdi usai membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas digelarnya kegiatan ini.

"Hari ini kita buka pelatihan teknis budidaya kelapa sawit angkatan VII dan VIII. Artinya kita sudah melatih beberapa kabupaten dan ini dari Siak, dari 3 Kecamatan yaitu Dayun Sabak Auh dan kerinci kanan," ujar Dr. Syahrial Abdi.

Ia mengatakan pihaknya ingin mengedukasi masyarakat. Kalau mungkin menanam sawit semua sudah bisa, tapi hari ini yang dikejar adalah bagaimana dengan luas lahan yang sama kemudian mampu memilih bibit yang lebih bagus.

"Kemudian perlakuan nya sesuai dengan GAP Good Agriculture Practice atau praktik pertanian yang baik, hasil akhirnya adalah produktivitas meningkat," ungkapnya.

"Kalau misal selama ini produktivitas tidak tercapai seperti seharusnya, maka inilah yang perlu kita komunikasikan dan koordinasikan apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa meningkatkan produktivitas," imbuhnya.

Perwakilan Manajemen LPP Agro Nusantara, Lugito, menambahkan secara praktik, pekebun tentu sudah memiliki kemampuan yang biasanya diturunkan atau dilihat dari praktik pekebun lain.

"Tetapi praktik yang best dan precision belum tentu dimiliki. Praktik-praktik baik inilah yang menjadi sasaran pelatihan ini. Supaya pekebun tidak hanya menjalankan kebiasaan, tapi memahami hal apa yang sebaiknya dilakukan untuk memaksimalkan fungsi lahan," ujar Lugito.

Rutin dilaksanakan setiap tahun, program pelatihan yang disediakan BPDPKS dan Ditjenbun terdiri dari jenis pelatihan teknis maupun non teknis (manajerial). Dalam pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan materi tetapi juga praktik ideal yang bisa diterapkan di kebun masing-masing.

Dengan desain ini, selain mendapat ilmu baru, kemampuan peserta juga meningkat baik dari segi bisnis dan skill sebagai pekebun .

Hal ini selaras sekaligus mendukung pemerintah dengan tujuan utama mengembangkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui peningkatkan produktivitas dan perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Di tahun 2024 ini, BPDPKS dan Ditjebun menyelenggarakan 11 jenis pelatihan bagi total 6.437 orang peserta. Dilaksanakan secara serempak, BPDPKS dan Ditjebun menggandeng 15 lembaga pelatihan dan menyasar pekebun dari 14 provinsi di Indonesia.

"Dilihat dari total peserta, jumlah penerima manfaat program ini naik signifikan dari tahun sebelumnya," ucapnya.

Sebagai salah satu penyelenggara, LPP Agro Nusantara dipercaya menyelenggarakan 43 judul pelatihan dengan 11 jenis pelatihan. Secara total, LPP Agro Nusantara melatih sejumlah 1.339 peserta secara bertahap dalam periode April – September 2024.

Jumlah peserta ini merupakan 21 persen dari total Data Rekomendasi Teknis. Adapun wilayah pelaksanaan pelatihan ini diadakan di 7 provinsi yaitu: Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah yang terdiri dari 11 kabupaten.