PEKANBARU (CAKAPLAH) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Riau mengadakan rapat kerja bersama Kemenkumham RI perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (2/5/2024).

Rapat ini bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan draf Ranperda yang akan mengatur fasilitasi pendidikan diniyah di Riau.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Ranperda tentang Fasilitasi MDT Riau, Nurzafri, yang didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Tamarudin, serta Tenaga Ahli Pansus, Syamsul Hidayat. Mereka hadir untuk memastikan setiap pasal dalam draf Ranperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat Riau.

Hadir dalam rapat tersebut, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Madya Kanwil Kemenkumham Riau, Jerawati S, beserta jajarannya. Keterlibatan Kemenkumham diharapkan dapat memberikan pandangan hukum yang komprehensif dan membantu dalam penyusunan regulasi yang tepat untuk mendukung pengembangan MDT di Riau.

Dalam diskusi ini, Tim Pansus bersama pihak Kanwil Kemenkumham Riau membahas berbagai aspek penting dari draf Ranperda. Revisi draf ini meliputi penyesuaian beberapa pasal agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan serta memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait. Hal ini dilakukan demi tercapainya regulasi yang efektif dan implementatif.

Tenaga Ahli Pansus, Syamsul Hidayat, mengingatkan bahwa Ranperda ini memerlukan tiga dasar hukum utama yang harus dipenuhi. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022, Pasal 18 Ayat 6, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga dasar hukum ini memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan fasilitasi MDT di Riau.

Jerawati S dari Kemenkumham menambahkan bahwa pentingnya koordinasi antara DPRD dan Kemenkumham dalam penyusunan regulasi ini. Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif akan menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini juga untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Nurzafri, Ketua Pansus, menyatakan bahwa peraturan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan diniyah di Riau. Ia berharap dengan adanya Ranperda ini, madrasah diniyah dapat lebih terfasilitasi dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan peraturan ini nantinya.

Rapat kerja ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap draf Ranperda. Pansus dan Kemenkumham sepakat untuk terus berkoordinasi dalam proses penyusunan ini hingga Ranperda dapat disahkan dan diimplementasikan. Diharapkan dengan adanya Ranperda ini, pendidikan diniyah di Riau dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Adv)