PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukom, meminta pecandu narkoba tidak takut melapor agar bisa direhabilitasi. Identitas pelapor akan dilindungi.

Hal itu disampaikan Marthinus saat Serasehan Indonesia Bersinar dengan tema 'Mari Pulihkan Diri Melalui Rehabilitasi' di Hotel Premiere, Pekanbaru, Selasa (25/7/2024). Kegiatan dalam rangka Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) 2024.

Hadir di acara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Kepala BNN Riau Brigjen Robinson Siregar, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho dan undangan lainnya.

"Pendekatan kita, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (tentang Narkotika), pelaku penyalagunaan narkoba harus direhabilitasi," ujar Marthinus.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat punya kesadaran untuk melaporkan diri sendiri, keluarga dan teman ke BNN atau kepolisian agat mendapatkan penanganan.

"Catatan kita, setiap yang melapor tidak dihukum. Justru kita menempatkan pecandu tidak hanya ssbagai pelaku tapi juga korban, maka perawatan jadi utama," jelas Marthinus.

Ia menjelaskan, di Indonesia pengguna narkoba pada tahun 2023 sebanyak 3,3 jiwa dengan 15 tahun hingga 31 tahun. "Ini fenomena gunung es dan (jumlahnya) bisa meningkat," ungkap Marthinus.

Ia juga menyebutkan kalangan yang rentan jadi pengguna narkoba. Diantaranya adalah dunia hiburan, karena banyak mengguna narkoba karena alasan suplemen, agar fokus, gaya hidup yang glamor, dan rekan kerja.

"Rata-rata penggunaan narkoba, pertama pengaruh teman dan pasangan. Mereka merasa sulit atau tidak sanggup menolak pasangan. Mereka bukan tak tahu dampak buruknya tapi tak mampu menolak," jelas Marthinus.

Berdasarkan hal itu, negara melihat bahwa pecandu atau pemakai, tidak layak jadi pelaku tapi korban. Mereka wajib direhabilitasi dan dilakukan intervensi medis berkelanjutan.

"Hakim dapat memutuskan dan menetapkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi. Terhitung sebagai masa menjalani hukuman. Kebijakan wajib lapor disertai pemberiam imunitas dari narkoba," tutur Marthinus.

Untuk rehabilitasi, Kementerian Kesehatan sudah memberikan aturan instansi Penerimaan Wajib Lapor atau IPWL. Pelayanan diberikan secara gratis.

"Rehabilitasi suatu bentuk proses pemutusan mata rantai peredaran narkoba di indonesia. Bahkan di dunia, pendekatan yang paling efektif adalah rehabilitasi. Orang yang gunakan narkoba alami ganguan fisik, mental dan syaraf. Mereka tak akan keluar dari narkoba kalau tak direhabilitasi," kata dia.

Kini, di Indonesia telah tersedia 996 IPWL. Rehabilitasi juga bisa dilakukan di pusat rehabilitasi BNN yang ada di Bogor, Lampung, Medan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Batam.

"Bisa datang ke sana, gratis," sebut Marthinus.

Selain itu, masyarakat juga bisa datang ke Puskesmas yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan. Juga pusat rehabilitasi dikelola oleh organisasi yang dikembangkan swasta.