PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar meminta semua pihak di Riau untuk fokus menghadapi wabah Covid-19 dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Al Azhar meminta agar semua pihak berhenti membat gaduh atas beberapa alasan, terlebih alasan politik.

Hal ini diutarakan Al Azhar dengan adanya wacana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Riau yang akan menghadirkan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo pada Jumat (16/10/2020) mendatang.

"Isu - isu itu mungkin berpengaruh bagi elit, tapi tak laku bagi masyarakat menengah ke bawah yang berhadapan langsung dengan Covid-19. Isu ril inilah yang sebenarnya harus kita elaborasi, hal-hal yang berkaitan dengan politik kekuasaan itu sebaiknya didiskusikan secara terbatas saja dengan orang-orang yang memang hasratnya kepada politik kekuasaan itu," kata Al Azhar usai acara Focus Group Discussion (FDG) yang membahas tentang "Buat Apa Ada KAMI?" di balai adat LAMR, yang digagas oleh Forum Santri Riau, Rabu (14/10/2020).

"Terkait deklarasi KAMI di Riau, dari persfektif LAM Riau, setiap yang datang ke kita adalah tamu, selaku tamu mereka harus kita hormati. Tapi jangan sampai menimbulkan provokasi-provokasi yang sehingga membuat kita tidak produktif. Negeri kita jadi tidak kondusif, muncul polarisasi yang membuat terganggunya kondusifitas karena kita asyik bertengkar saja, yang berakibat fatal lagi dalam agenda konkret kita dalam menghadapi Covid-19," papar Al Azhar.

Al Azhar menambahkan, kalau deklarasi itu ditujukan semata-mata untuk kepentingan politik, harusnya bisa dilokalisir saja dengan internal, tanpa harus memproduksi narasi yang bisa memunculkan kegaduhan, dan mengakibatkan polarisasi.

"Kita berharap semua pihak bersatu padu (menghadapi Covid-19). Persoalannya kan bukan politik juga, maka itu penyelesaiannya fokus dulu dengan menghadapi Covid-19. Prioritas kita jangan sampai terjadi benturan - benturan, dan gesekan-gesekan. Negeri Riau adalah negeri yang aman selama ini, maka jangan cederai itu, hanya pertimbangan dan persepsi dan tujuan politik kekuasaan, mari kita geser dulu dengan politik kesejahtraan," cakapnya lagi.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Riau, Tito Handoko mengatakan memang lebih ada hal yang urgen diselesaikan dari pada munculnya gerakan KAMI di tengah pandemi.

"Memang kehadiran gerakan moral seperti KAMI itu menurut saya lebih baik fokuskan saja misalnya pada gerakan aksi menyelamatkan masyarakat terdampak Covid-19, dalam tatanan politik kesejahteraan bukan politik kekuasaan. Justru kalau berhasrat dalam politik kekuasaan itu ada salurannya, sampai saat ini kita percaya bahwa sistem demokrasi itu adalah sistem terbaik. Jadi salurannya ada di Pemilu," cakapnya lagi.

Energi masyarakat saat ini, kata Tito harus difokuskan dalam upaya penanganan covid sampai selesai, dan akselerasi kesejahtraan masyarakat lebih cepat dari pada masa sebelumnya.

"Ada persoalan yang lebih urgen, misalnya harga kebutuhan pokok kita tak sebanding dengan harga komoditas yang dihasilkan petani. Misalnya harga karet rendah, sementara harga beras mahal. Ini akan berdampak luas pada daya jangkau masyarakat dalam sektor pendidikan dan sektor lain. Jadi penanganan covid ini harus dikerjakan secara kolosal. Sama-sama gotong royong dengan pemerintah supaya bisa diselesaikan," ujarnya.

"Nah inilah yang coba kita kasih masukan ke semua pihak, terutama pada gerakan seperti KAMI itu. Tidak ada salahnya memang, karena diatur dalam UUD 45 pasal 8 huruf E ayat 3 soal berserikat berkumpul itu, tapi fokuskanlah energi kita dalam menyelesaikan masalah Covid-19," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Santri Riau, Abdul Rauf, mengatakan dengan adanya KAMI tersebut nantinya fokus penyelesaikan Covid-19 akan teralihkan. Karena KAMI ini menurutnya adalah gerakan politik kekuasaan.

"Kita sama-sama tahu, KAMI ini mengarah dan berpotensi ke politik kekuasaan. Jadi kami satukan persepsi. Kalau untuk deklarasi KAMI, jika akan dilaksanakam deklarasi di ruangan tertutup saja, karena dari redaksi kata perkata saja, ketika ada koalisi aksi, pasti akan ada reaksi, jadi dari pada menimbulkan kegaduhan, jadi tertutup saja," tukasnya.