Menjelang Pilihan Raya Umum (PRU) ke-15, situasi politik di Malaysia semakin “memanas” dalam artian setiap gabungan partai politik sudah mulai menyusun strategi untuk pemenangan partai mereka di pilihan raya selanjutnya.

Sebut saja Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH), Perikatan Nasional (PN), dan juga yang terbaru adalah Gerakan Tanah Air (GTA).

GTA adalah gabungan dari beberapa partai Melayu yang dibentuk oleh eks Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir baru-baru ini.

Adapun latar belakang dibentuknya gabungan partai Melayu ini adalah untuk bertarung melawan partai United Malays National Organisation (UMNO) di PRU15.

Tun Mahatir melalui pidatonya beberapa waktu lalu sangat optimis jika gabungan partai yang ia bentuk ini dapat mengalahkan partai UMNO dan memiliki suara mayoritas di parlemen. Tujuan utama didirikan GTA adalah untuk membela dan menyelesaikan permasalahan yang ada di hadapi oleh orang orang Melayu sejak lama.

Di sisi lain, partai UMNO berdepan dengan berbagai isu korupsi dan beberapa kasus lain di masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Banyak diantara petinggi partai UMNO diperiksa oleh di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, diantaranya adalah eks Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Najib Razak beserta istri beliau Datin Seri Rosmah Mansor, Presiden Partai UMNO Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin beserta istri beliau Zizie Ezzete dan juga beberapa anggota partai UMNO yang lain.

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman kepada eks Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Najib Razak selama 12 tahun penjara dan juga denda RM210 juta atau setara dengan ratusan miliar rupiah atas kasus korupsi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan rakyat Malaysia, terutama pendukung partai UMNO.

Mereka menduga putusan hukuman terhadap eks Perdana Menteri Malaysia itu tidak terlepas dari intervensi politik dari beberapa pihak. Pendukung dari Najib Razak pun membuat petisyen atau pun surat dukungan yang mana petisyen itu bertujuan agar Najib Razak mendapat pengampunan dari Raja.

Sebagaimana yang diketahui Malaysia mempunyai satu kebijakan khusus, dimana hal ini berlaku untuk orang-orang yang mempunyai andil besar kepada Negara, contoh eks Perdana Menteri apabila dijatuhi hukuman penjara dapat memohon pengampunan diraja, namun harus menjalani hukuman terlebih dahulu beberapa tahun sebelum mendapat pengampunan diraja.

Hal ini pernah berlaku terhadap Dato’ Seri Anwar Ibrahim semasa Pakatan Harapan menduduki pemerintahan.

Pro dan kontra terhadap kasus Najib Razak pun, seperti menilik kembali kasus kasus yang melibatkan petinggi partai dari gabungan Pakatan Harapan. Contoh saja kasus yang melibatkan Rafizi (PKR) dan juga Lim Guan Eng (DAP), serta diantaranya ada juga Mat Sabu. Kesemua kasus yang melibatkan petinggi petinggi partai ini digugurkan/dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

Hal ini pun membuat reaksi yang semakin memanas dari kubu Partai UMNO. Mereka menduga adanya ketidakadilan hukum dalam kasus Najib Razak. Dari berbagai kejadian politik ini sebagian besar dari anggota partai dan juga rakyat Malaysia mendesak untuk secepatnya diadakan PRU15. Apakah di PRU15 Barisan Nasional (BN) dapat kembali memimpin atau malah sebaliknya?

Penulis:
Rini Oktiwi Ningsih, S.IP. MA (Cand) Department of Southeast Asian Studies University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia.