PEKANBARU (CAKAPLAH) - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Senin (7/8/2017) di ruang Komisi IV DPRD Riau.

Selain dihadiri anggota Pansus RTRW, turut pula dihadiri Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar beserta perwakilan dari LAMR kabupaten/kota di Riau.

Pertemuan dua lembaga yang dipimpin Suhardiman Amby ini khusus membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW pasal 39 ayat B. Dalam pasal ini disebutkan, "Kawasan ulayat yang di dalamnya terdapat tanah ulayat dan hutan adat yang rincian lokasi luas dan penguasa adatnya diatur pada perda kabupaten/ kota".

"Kepada para datuk dari LAM Riau ini kami meminta untuk diberikan wejangan dan masukan dalam penyempurnaan RTRW Riau ini, terfokus pada pasal 39 B ini," kata Suhardiman Amby saat membuka rapat.

Dari pertemuan tersebut beberapa masukan datang dari LAM Riau dan LAMR kabupaten/kota. Seperti masukan dari perwakilan Kota Dumai yang meminta dalam pasal tersebut ditambahkan tidak hanya tanah ulayat tetapi juga tanah adat tersebut terdiri dari tanah kayat dan hayat.

Selain membahas pasal 39 B, pada pertemuan tersebut juga didengarkan pendapat dan usulan dari masing-masing LAMR terkait draf RTRW Riau tersebut.

"Kami juga meminta, sebagai fungsi pengawasan mohon salah satu pasal di RTRW ini dibunyikan, bilamana pejabat Pemprov dalam hal ini memberikan perizinan kepada perusahaan, maka harus ada rekomendasi dari lembaga adat sesuai dengan tingkatannya, sehingga pendapat kita sebagai lembaga adat didengarkan," kata Syahril.

Suhardiman Amby yang ditemui CAKAPLAH.COM mengatakan, bahwa pasal 39 B tersebut diberikan hak penuh kepada LAM Riau untuk mereduksi pasal tersebut.

"Reduksi tersebut nantinya yang akan kita jadikan acuan yang kita anggap memayungi kepentingan Riau, untuk itu kita minta bahasa mereka untuk menyempurnakan," cakapnya.

Sementara, Syahril Abubakar, mengatakan di dalam ranperda RTRW di pasal 39 B tersebut hanya baru 'di bawah' tanah ulayat, untuk itu pihaknya akan menambah hal tersebut.

"Dalam konsep hukum baru dikenal dengan tanah ulayat, sementara spesifik di daerah kan ada spesifiknya, kalau di Riau ini kita kenal dengan tanah adat, yang terdiri dari tanah ulayat, tanah kayat, dan tanah hayat. Masing-masing punya pengertiannya sendiri, semua itu dalam hakekatnya adalah kawasan tanah adat, di perda kita nanti itu yang akan kita ketengahkan. Pada intinya kita setuju untuk RTRW ini segera disahkan," tukasnya.