PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sumatera 2024 digelar di Kelurahan Bina Widya Pekanbaru Riau, Jumat (17/5/24).

Acara bertema Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Produktivitas Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Sumatera ini dihadiri Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Ferry Irawan, Kementerian Pertanian RI, Deputi Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, Ketua TPID se Sumatera, TPID kabupaten kota se Riau, Pj Gubri yang juga ketua TPID Riau, SF Hariyanto, Pemimpin Bank Indonesia se Sumatera, Kepala Perbankan se Riau, Forkopimda Riau, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kepala OJK Riau dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana pemuatan ketahanan pangan BI berupa 2 unit traktor kepada gabungan kelompok Tani Cagar.

Kemudian, penyerahan benih dan sarana produksi cabai merah kepada perwakilan Kelompok Tani Amara Jaya, Kelompok Tani Karya Mandiri, Kelompok Tani Umedo. Adapun jumlah keseluruhan bibit cabai yang diserahkan sebanyak 180.000 bibit dan 105 ton pupuk.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti pada kesempatan tersebut menekankan perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan membangun ketahanan pangan guna memitigasi risiko inflasi ke depan utamanya dari sisi pasokan, yaitu gangguan produksi akibat bencana alam dan faktor musiman serta kendala distribusi.

"Untuk itu, inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end atau dari hulu ke hilir harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu dan mendorong perluasan jangkauan distribusi di sisi hilir," ujar Destry, Jumat (17/5/2024).

Ia mengatakan berbagai program inovasi GNPIP Wilayah Sumatera yang dicanangkan hari ini diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh TPID dalam mendukung kemandirian daerah kedepan dan memajukan ketahanan ekonomi, termasuk pengembangan inovasi ketersediaan data pangan strategis terintegrasi yang dimonitor oleh seluruh Pemda dalam bentuk dashboard untuk memantau kondisi pasokan guna memperkuat realisasi Kerjasama Antara Daerah (KAD).

Bank Indonesia meyakini sinergi seluruh TPID di Wilayah Sumatera maupun nasional melalui program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif secara berkelanjutan akan mewujudkan terjaganya inflasi sesuai target 2,5%±1% dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Sumatera yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.

Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan. Optimalisasi penggunaan teknologi budidaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan kerjasama antar daerah (KAD) serta penguatan konektivitas antarwilayah perlu didorong untuk mendukung stabilitas harga dan menekan disparitas harga antarwilayah.

"Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi salah satunya melalui kebijakan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terarah sehingga pengendalian inflasi dapat terwujud. Pada sisi pembiayaan, pemerintah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2024 terutama pada sektor pertanian yang menopang ketananan pangan nasional," ungkapnya.

Pj Gubernur Riau, S.F. Hariyanto menyampaikan penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

"Berdasarkan karakteristik wilayah, Riau merupakan daerah dengan defisit neraca pangan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau (seperti beras, aneka cabai, bawang) masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya," ungkapnya.

"Kendati demikian, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat," imbuhnya.